Rosan hingga Erick 'Nongkrong' 2 Jam Lebih di Kantor Bahlil, Bahas Hilirisasi

AKURAT.CO Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menggelar rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional di kantornya, Jumat (17/1/2025).

Bahlil menuturkan, dalam rapat yang berlangsung kurang lebih 2 jam itu, dirumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan investasi dan hilirisasi di Tanah Air.

Kemudian, hal kedua yang juga dibahas dalam rapat yaitu terkait arahan Kepala Negara dimana hilirisasi harus betul-betul menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan sekaligus penciptaan nilai tambah.

Baca Juga: Satgas Percepatan Hilirisasi Diminta Genjot Investasi Untuk Infrastruktur, Teknologi dan SDM

"Dimana nilai tambahnya harus betul-betul dilakukan di Indonesia. Dan oleh karena itu, arahan Bapak Presiden, kami merumuskan tentang pembiayaannya agar dilakukan juga di dalam negeri," jelas Bahlil ditemui usai rapat.

Demikian diungkapkan Bahlil, agar kedepan tidak ada lagi persepsi yang menyatakan bahwa asing lebih banyak mendapatkan hasil dari hilirisasi.

Bahlil juga bilang, nantinya, Kementerian ESDM akan menjadi posko atau tempat untuk berkoordinasi bagi Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi.

"Ini akan menjadi posko untuk kami bekerja dalam kurang waktu 5 tahun sampai dengan menunggu arahan Bapak Presiden selanjutnya. Saya pikir itu," tukas Bahlil.

Selain Bahlil, rapat juga dihadiri oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani dan beberapa Menteri atau Wakil Menteri terkait.

Sebagaimana diketahui, Bahlil ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

Penunjukkan itu secara resmi tertuang dalam Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 1 Tahun 2025. Prabowo meneken Kepres tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional itu pada Jumat (3/1/2025) di Jakarta.