Bidik NZE di 2060, Komisi XII Dorong Reformasi Pertambangan

AKURAT.CO Anggota Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan pentingnya transformasi sektor pertambangan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan tata kelola berbasis prinsip ESG (Environmental, Social, Governance).

Strategi ini, menurutnya, akan mendukung efisiensi ekonomi jangka panjang sekaligus membantu Indonesia mencapai target emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060. Bambang menjelaskan bahwa teknologi dan digitalisasi yang berorientasi pada keberlanjutan adalah elemen penting dalam menciptakan industri pertambangan yang lebih modern.

"Kita ingin teknologi, kita ingin digitalisasi itu berorientasi berkelanjutan dengan industrialisasi," ujar Bambang di sela Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu (3/12/2024).

Baca Juga: Trump Effect, Wamen ESDM Periode Jokowi Sebut NZE Bakal Lamban

Ia menyoroti bahwa penerapan teknologi ramah lingkungan sangat diperlukan untuk memitigasi dampak negatif terhadap biodiversitas. Reklamasi lahan pascatambang, yang sering terabaikan, harus menjadi prioritas guna memastikan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta program bantuan sosial harus menjadi fokus utama.

Dari perspektif investasi, Bambang menekankan pentingnya manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Ia mengungkapkan bahwa sektor pertambangan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan. "Investasi di sektor ini tidak hanya harus menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial,” tambahnya.

Namun, Bambang juga mengakui adanya sejumlah tantangan besar dalam mewujudkan sektor pertambangan berkelanjutan. Salah satu hambatan utama adalah kebutuhan investasi yang besar untuk adopsi teknologi ramah lingkungan, yang sering kali sulit dijangkau oleh perusahaan kecil dan menengah.

Selain itu, potensi konflik sosial dan lingkungan, khususnya terkait hak masyarakat adat, menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius.

Tantangan lainnya datang dari persyaratan ketat ESG yang diberlakukan oleh lembaga pembiayaan nasional dan internasional. Perusahaan yang tidak memenuhi standar ini sering kesulitan mendapatkan pendanaan. Sementara itu, ketergantungan pada ekspor bahan mentah juga menjadi masalah yang terus diatasi melalui kebijakan larangan ekspor sejak 2021.

Bambang juga menyoroti dinamika geopolitik global yang tidak menentu sebagai tantangan yang dapat memengaruhi pasokan sumber daya serta stabilitas ekonomi dunia. Meski begitu, ia melihat peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok global, terutama di tengah meningkatnya permintaan terhadap nikel, tembaga, dan bahan baku baterai.

“Meningkatnya permintaan global terhadap bahan-bahan tambang ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mengambil peran penting dalam transisi energi global,” tegas Bambang. Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara hilirisasi dan eksplorasi adalah langkah strategis untuk memaksimalkan potensi tambang Indonesia.

Dalam sesi diskusi bertajuk “The Innovation: Strategic Policy and Framework for Mining Exploration for Economic Continuity”, Bambang menekankan perlunya perubahan paradigma dalam pengelolaan tambang. “Kita harus beralih, dari yang tadinya sekadar pemasok bahan mentah menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global,” ujarnya.

Melalui transformasi yang terencana, sektor pertambangan Indonesia tidak hanya akan mendukung target nasional untuk net zero emission, tetapi juga memperkuat daya saing global. Bambang optimis bahwa dengan inovasi teknologi, kebijakan strategis, dan sinergi antara berbagai pihak, sektor pertambangan dapat menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.