AKURAT.CO Penggunaan lithium ferro-phosphate (LFP) dan nikel untuk baterai mobil listrik masih menjadi perdebatan hangat usai debat cawapres baru-baru ini. Lalu untung mana menggunakan LFP atau nikel?
Ketua Bidang Kajian Strategis Pertambangan dari Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Mohammad Toha, menyebut nikel dan cobalt merupakan komoditi yang masuk dalam material kritis (critical materials).
Alasannya, cadangan kedua komoditi tersebut tak banyak ditemukan di dunia. Itulah yang membuat China, Amerika, Australia, termasuk Indonesia memasukkan kedua komoditas tersebut sebagai material kritis.
Baca Juga: Suntik Rp88,7 Miliar, Ford Motor Kempit 8,5 Persen Saham Pabrik Smelter Nikel di Kolaka Sultra
"Bahkan, di Indonesia sendiri sebaran nikel 90 persen berada di Pulau Sulawesi dan Maluku Utara," ujar Mohammad Toha di Jakarta, Senin (5/2/2024).
Ditambahkan, nikel sebagaimana komoditi pertambangan lainnya juga kerap mengalami fluktuasi harga. Kadang mahal, tetapi kerap bertahan di harga yang cukup ekonomis. Namun meski demikian, sejumlah industri seperti industri robot, energi, bahkan energi terbarukan juga akan tetap membutuhkan nikel.
Menariknya, sambung M Toha, terjadi anomali peningkatan harga nikel ketika pandemi mendera dunia tiga tahun lalu. Padahal saat itu, seluruh sektor ekonomi sedang lesu karena dihantam pandemi.
"Kenaikan harga nikel itu kemudian disinyalir karena tingginya permintaan nikel untuk baterai mobil listrik. Banyak perusahaan dari luar masuk ke Indonesia dan terjun ke industri nikel karena melihat prospek yang sangat baik dan diperkirakan akan naik lagi," imbuhnya.
Sejalan dengan naiknya harga nikel, maka harga Lithium Ferro Phosphate (LFP) juga turut mengalami pelonjakan harga. Hal ini tidak terlepas dari fenomena mobil listrik Tesla yang menggunakan LFP karena dinilai jauh lebih efisien menyimpan energi baterai. Dengan kata lain, penggunaan LFP, lanjut Toha, dalam waktu mendatang akan terus mengalami kenaikan.
"Ini akan berubah menjadi seperti penggunaan ponsel masa kini, di mana semua manusia telah memiliki ponsel. Nantinya kendaraan listrik juga akan begitu, bahwa mobil konvensional akan digantikan oleh mobil listrik berbasis baterai," ujar dia.
Dengan adanya prospek penggunaan yang begitu banyak, M Toha berpendapat perlu adanya tata kelola nikel di Indonesia yang nantinya bisa memastikan adanya pengaturan supply and demand yang baik. Hal ini penting untuk menjaga kestabilan harga. Meskipun pada faktanya, kata M Toha, penggunaan nikel untuk baterai saat ini masih sangat sedikit, yakni baru sekitar 3%.
Menurutnya nikel paling banyak digunakan saat ini memang bukan untuk baterai, tetapi oleh industri lain seperti industri militer, otomotif, dan kesehatan. Hanya saja, proyeksi penggunaan nikel untuk baterai akan terus mengalami peningkatan.
"Itulah sebabnya dibutuhkan lembaga yang bisa mengatur. Kalau di minyak kita mengenal OPEC, nah di nikel nantinya juga harus ada. Karena harus diingat bahwa nikel pasti akan dibutuhkan sampai kapanpun selama cadangannya masih ada," demikian ujar M Toha.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 2Kalender Jawa 14 Oktober 2026: Rabu Wage Dikenal Punya Watak Teguh dan Penuh Pertimbangan
- 3Tidak Semua Pengabdian Berujung Bintang, Hormat untuk Kolonel Edward Sitorus
- 4Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 5Bangkai Kapal Tertua di Dunia Berusia 4.700 Tahun Ditemukan di Turki, Apa Saja yang Terungkap?
- 6Trump Sudah Berhati-Hati Terlibat Perang, Netanyahu Berupaya Memicu Kembali Konfrontasi dengan Iran
- 7Fabio Calonego Akui Ditawari Naturalisasi, Tertarik Bela Timnas Indonesia
- 8Gubernur Bali I Wayan Koster Viral Usai Adu Mulut dengan Petugas SPBU, Ini Profilnya
- 9Dua Tahun Dipimpin Prabowo: Harga Pupuk Turun 20 Persen, Kesejahteraan Petani Meningkat
- 10Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK










