Debat Cawapres Perdana, Indef Minta Peserta Beberkan Strategi Atasi Deindustrialisasi

AKURAT.CO KPU bakal menggelar debat cawapres perdana ketiga paslon pada Jumat, 22 Desember 2023 pukul 19.00 WIB di JCC, Jakarta. 

Tema yang dibahas kali ini adalah ekonomi (kerakyatan dan digital), keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-Anggaran Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perkotaan.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho mengatakan pihaknya sangat menantikan rencana detail masing-masing cawapres yakni, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming serta Mahfud MD terkait upaya mengatasi isu deindustrialisasi mengingat isu ini krusial dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang diusung mereka.

Baca Juga: Politisi PAN Papua Yakin Gibran Mampu Hadapi Tekanan Debat Cawapres Besok

"Beberapa capres dan cawapres menargetkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, bahkan ada yang mencapai 7% dan di atasnya. Tentu kita bertanya bagaimana caranya?," kata Andry dipantau secara daring, Kamis (21/12/2023).

Menurut Andry, di tahun 2022 saja pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lebih unggul dari Malaysia, Vietnam dan Malaysia. Dari sisi perdagangan, akumulasi nilai ekspor impor yang sekitar Rp45 triliun tahun lalu juga masih lebih rendah dari negara peers di kasawasan Asia Tenggara. Isu saat ini adalah tidak sekedar menarik investasi, namun bagaimana menggerakan investasi ke sektor yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi yakni industri pengolahan atau manufaktur

Berbeda dengan Vietnam yang digadang sebagai next manufacturing hub di ASEAN, menurut Andry kontribusi industri menufaktur ke PDB justru terus turun sejak tahun 2014. Penurunannya saat ini bahkan tergolong tajam, menjadi hanya 18,3% saja (kontribusi) terhadap PDB di saat negara lain di kawasan mampu meningkatkan sektor ini di era pasca Covid-19.

"Jadi ini penyakit yang sulit sekali diatasi jika tidak ada komitmen dan arah kebijakan yang jelas dari masing-masing capres cawapres nanti," timpal Andry.

Isu lain, medium high tech manufacturing Indonesia juga posisinya masih di bawah peers di ASEAN dan ekspor produk manufaktur yang belum signifikan porsinya. Adapun hilirisasi memang di satu sisi mendongkrak kontribusi sektor ekstraktif seperti pertambangan dan penggalian ke PDB dari sebelumnya sekitar 9% menjadi 12,2% di 2022

"Sampai hari ini, ide atau gagasan dari mereka belum kelihatan. Berbicara investasi tentu investasi ini harus jelas apa dan ke sektor mana? Investasi yang selama ini masuk saja belum bisa menggerakan manufaktur," kata Andry.

Belum lagi isu biaya logistik yang tinggi yang tidak banyak membaik selama dua periode pemeirntahan Presiden Jokowi. Mengacu logistic performace index, Indonesia menjadi salah sat yang terendah di ASEAN terutama disebabkan subkategori timelineness, logistic competence quality serta tracking & tracing. Skala atau ukuran trafik di pelabuhan Indonesi ajuga masih kecil, hanya 12 juta Teus masih jauh di bawah Malaysia dan Vietnam. 

"Biaya logistik ini yang awalnya Presiden Jokowi punya concern, sampai hari ini belum ada peningkatan yang diharapkan," ujarnya.

Isu yang tak kalah pelik, produktivitas baik total factor productivity dan labor porductivity Indonesia yang masih lebih rendah ketimbang Vietnam, Thailand dan China. Ini memberikan sinyalemen bagi investasi padat karya, bahwa saat sektor ini membutuhkan tenaga kerja dengan produktivitas tinggi investor akan berfikir ulang dan akhirnya merelokasi investasi ke Vietnam dan Thailand misalnya.

Searah, laju pertambahan tenaga kerja di sektor manufaktur juga mengalami stagnansi sejak 2016 hingga 2023, yang mentok di angka 13,6%. Artinya, investasi dan industri yang selama ini hadir tak mampu menyerap tenaga kerja kemungkinan karena lebih banyak bersifat padat modal ataupun karena tenaga kerja yang tak sesuai kebutuhan pasar. Pertambahan tenaga kerja sektor manufaktur Indonesia jauh di bawah Malaysia, Thailand dan Vietnam yang digadang bahkan bakal mengungguli China dalam beberapa tahun ke depan.

"Itu sebabnya banyak kawasan investasi tak mampu menyerap tenaga kerja lokal karena kondisi SDM yang ada saat itu tak memenuhi kriteria investasi yang hadir di kawasan tersebut," ucapnya.

Yang masih menjadi ironi, realisasi FDI atau investasi asing langsung terus meningkat namun kontribusi serapan tenaga kerja malah menurun. Artinya memang mayoritas FDI berada di sektor padat teknologi yang tidak membutuhkan jumlah tenaga kerja yang besar.

Berbeda dengan PMDN yang memang masih membutuhkan tenaga kerja besar meskipun sekarang kontirbusi di PMDN cukup banyak berasal dari industri real estate dan transportasi yang merupakan sektor jasa atau tersier.

"Debat nanti juga perlu mengaddress konsep hilirisasi baru yang tak hanya mengejar larangan ekspor saja seperti yang saat ini terjadi di nikel. Tapi bagaimana negara juga bisa memperoleh keuntungan dari larangan ekspor komoditas tadi. Kita ingin mendengar tak hanya soal setop atau melanjutkan konsep hilirisasi, tapi kita ingin lihat model hilirisasi apa dari mereka apakah bisa mengaddress isu kesejahteraan yang rendah di sekitar lokasi hilirisasi misalnya? atau komoditas yang dilarang dieskpor agar masuk di industrialisasi misalnya?," ungkap Andry.