Akurat Logo

Apa Itu Deportasi? Ini Penyebab dan Prosedur Hukumnya di Indonesia

Putri Chandra | 17 November 2026, 13:39 WIB
Apa Itu Deportasi? Ini Penyebab dan Prosedur Hukumnya di Indonesia
Ilustrasi, Deportasi - Gemini

AKURAT.CO Deportasi merupakan salah satu tindakan hukum di bidang keimigrasian yang dapat dikenakan kepada warga negara asing (WNA) karena melakukan pelanggaran tertentu selama berada di suatu negara.

Tindakan ini dilakukan oleh pemerintah untuk mengeluarkan orang asing dari wilayah negaranya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Di Indonesia, aturan mengenai deportasi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta perubahannya.

Penyebab deportasi beragam, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal, pelanggaran aturan keimigrasian, hingga kegiatan yang dianggap membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

Lantas, apa itu deportasi, apa saja penyebab seseorang bisa dideportasi, dan bagaimana prosedur hukumnya di Indonesia? Berikut penjelasannya.

Baca Juga: PSM vs Persija: Shin Tae-yong Tak Beri Latihan Penuh Pemain yang Pulang dari Timnas Indonesia


Apa Itu Deportasi?

Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah suatu negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 angka 36 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, deportasi merupakan tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari Wilayah Indonesia. Dengan demikian, dalam konteks Indonesia, tindakan ini ditujukan kepada WNA, bukan warga negara Indonesia.

Deportasi termasuk salah satu bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) yang menjadi kewenangan pejabat imigrasi.

Aturan tersebut juga memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk mengambil tindakan lain, seperti pembatalan izin tinggal, pengenaan biaya beban, hingga pencantuman dalam daftar penangkalan.


Penyebab Seseorang Bisa Dideportasi

Ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan warga negara asing dikenai tindakan deportasi di Indonesia, antara lain:

1. Melebihi batas izin tinggal (overstay)

WNA yang tetap berada di Indonesia setelah masa berlaku izin tinggalnya berakhir dapat dikenai sanksi keimigrasian, termasuk deportasi sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Menyalahgunakan izin tinggal

Misalnya, menggunakan izin tinggal kunjungan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

3. Menggunakan dokumen palsu

WNA yang memberikan keterangan tidak benar atau menggunakan dokumen keimigrasian palsu dapat dikenai tindakan hukum.

4. Melanggar peraturan perundang-undangan

WNA yang melakukan pelanggaran hukum selama berada di Indonesia dapat dikenai tindakan administratif keimigrasian sesuai kasusnya.

5. Mengganggu keamanan dan ketertiban umum

Kegiatan yang dianggap membahayakan keamanan negara atau mengganggu ketertiban masyarakat dapat menjadi alasan deportasi.

6. Menghindari ancaman atau pelaksanaan hukuman di negara asal

Deportasi juga dapat dilakukan terhadap orang asing yang berada di Indonesia dengan tujuan menghindari ancaman atau pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Ketentuan mengenai alasan deportasi tersebut diatur dalam Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.


Apakah Orang yang Dideportasi Bisa Kembali ke Indonesia?

Orang asing yang telah dideportasi tidak selalu bisa langsung kembali ke Indonesia.

Berdasarkan Pasal 71 Permen Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025, tindakan deportasi pada umumnya disertai pencantuman dalam daftar penangkalan.

Artinya, WNA yang bersangkutan dapat dikenai larangan masuk kembali ke Indonesia sesuai ketentuan penangkalan yang berlaku.

Namun, terdapat pengecualian tertentu, seperti:

  • Memiliki manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

  • Melakukan pelanggaran yang dapat diperbaiki dengan cepat dan mudah.

  • Memiliki alasan kemanusiaan, seperti mempunyai orang tua, suami, istri, atau anak berkewarganegaraan Indonesia.

Dengan demikian, kesempatan untuk kembali ke Indonesia bergantung pada keputusan dan ketentuan keimigrasian yang berlaku.


FAQ

1. Apa yang dimaksud dengan deportasi?

Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan warga negara asing dari wilayah suatu negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

2. Apa saja penyebab seseorang bisa dideportasi?

Beberapa penyebab deportasi antara lain:

  • Melebihi batas izin tinggal atau overstay.

  • Menyalahgunakan izin tinggal.

  • Menggunakan dokumen keimigrasian palsu.

  • Melanggar peraturan perundang-undangan.

  • Mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

  • Berada di Indonesia untuk menghindari ancaman atau pelaksanaan hukuman di negara asal.

3. Apakah WNI bisa dideportasi dari Indonesia?

Tidak. Deportasi berdasarkan UU Keimigrasian merupakan tindakan administratif untuk mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Warga Negara Indonesia tidak dikenai deportasi dari negaranya sendiri.

4. Apakah orang yang sudah dideportasi bisa kembali ke Indonesia?

Bisa dalam kondisi tertentu, tetapi tidak secara otomatis. WNA yang dideportasi pada umumnya dapat dimasukkan ke dalam daftar penangkalan sehingga tidak dapat masuk kembali selama masa penangkalan berlaku.

5. Siapa yang berwenang melakukan deportasi di Indonesia?

Pejabat imigrasi yang berwenang dapat menetapkan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Kesimpulan

Deportasi merupakan tindakan hukum di bidang keimigrasian berupa pengeluaran paksa warga negara asing dari wilayah suatu negara. Di Indonesia, tindakan ini diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Penyebab deportasi dapat berupa pelanggaran izin tinggal, penyalahgunaan dokumen, hingga tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

WNA yang telah dideportasi juga berpotensi dikenai larangan masuk kembali ke Indonesia melalui daftar penangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.