Akurat Logo

Bukan 2 Desember, Sidang Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur Sepekan

Putri Dinda Permata Sari | 16 November 2026, 11:43 WIB
Bukan 2 Desember, Sidang Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur Sepekan
Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman. (Akurat.co/Putri Dinda Permata Sari)

AKURAT.CO Jadwal sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka berpotensi mundur satu pekan, dari rencana semula pada 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman, mengatakan, usulan perubahan jadwal tersebut akan dibahas dalam rapat gabungan (ragab) MPR RI. Sejumlah fraksi disebut berencana mengusulkan pengunduran sidang paripurna.

"Rapim dahulu baru rapat gabungan, rapat gabungan itu saya selaku ketua fraksi Gerindra akan hadir. Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk mengubah hari sidang paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh? 9. Diundur ya," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan, salah satu pertimbangan pengunduran jadwal adalah benturan dengan agenda kedewanan di DPR maupun DPD RI.

Agenda komisi hingga kunjungan kerja dinilai berpotensi berbenturan dengan pelaksanaan sidang paripurna.

Selain itu, MPR perlu menyiapkan proses verifikasi terhadap calon wakil presiden.

Habiburokhman menilai waktu yang tersedia untuk tahapan tersebut relatif terbatas sehingga persiapan perlu dilakukan sejak dini.

"Waktu verifikasi kan cuma 14 hari. Maka kami, saya kebetulan ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi, mengusulkan bahwa proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini," ujarnya.

Habiburokhman menyebut ijazah calon menjadi salah satu dokumen krusial yang perlu diperiksa.

Berkaca pada polemik dokumen pendidikan dalam proses pemilu sebelumnya, ia menginginkan mekanisme verifikasi kali ini disiapkan lebih matang dengan melibatkan kementerian terkait.

"Yang paling krusial kan ijazah, misalnya. Ijazah ini kan kalau kita berkaca dari praktik kemarin yang bisa menimbulkan kegaduhan, harus ada perbedaan dengan mekanisme yang sebelumnya berlaku," katanya.

Ia juga mengusulkan agar persiapan pemeriksaan kesehatan dan tes bebas narkoba dilakukan lebih awal.

Rumah sakit yang sebelumnya ditunjuk KPU untuk pemeriksaan kesehatan calon diharapkan dapat mulai membuka layanan bagi para calon yang diperkirakan mengikuti proses tersebut.

Selain itu, Habiburokhman menyoroti pengurusan dokumen dari pengadilan, yakni surat keterangan tidak pailit dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara selama lima tahun atau lebih.

Menurutnya, pengurusan kedua dokumen tersebut membutuhkan waktu sehingga perlu dipersiapkan agar tidak menghambat tahapan pengisian jabatan wakil presiden.

"Jadi kita nanti mulai hari-hari ini kita mulai berkoordinasi, ya, saya akan usulkan begitu, MPR akan mulai berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait agar ketika pelaksanaan nanti semuanya lancar dan aman," pungkasnya.

Baca Juga: Mengapa Dasco Dinilai Cocok Jadi Wapres Prabowo? Ini Empat Alasannya

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.