Siapa Pengganti Gibran? Ada Aturan Hukum yang Tak Boleh Dilanggar

AKURAT.CO Pengusulan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dari luar partai atau gabungan partai politik pengusung Prabowo-Gibran berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

Ada ketentuan dalam Undang-Undang MD3 yang perlu diperhatikan dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.

Pengamat politik, Yusak Farchan, mengatakan, meskipun Undang-Undang Dasar (UUD) tidak secara langsung melarang pengajuan figur dari luar koalisi, terdapat ketentuan dalam penjelasan Pasal 4 huruf E Undang-Undang MD3 yang perlu diperhatikan dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.

"Undang-Undang Dasar tidak melarang, tetapi ada penjelasan Pasal 4 huruf E Undang-Undang MD3 yang menyatakan atau menjelaskan bahwa wapres yang diusulkan harus berasal dari partai atau gabungan partai pengusung Prabowo-Gibran," kata Yusak saat dihubungi, Minggu (15/11/2026).

Dia menilai, pengabaian ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Kalau itu ditabrak, risikonya justru menimbulkan problem hukum di kemudian hari," ujarnya.

Yusak menjelaskan, sejauh ini sejumlah partai politik pengusung Prabowo-Gibran, yakni Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN), tidak mengajukan nama untuk menggantikan Gibran.

Ketiga partai tersebut justru mengarahkan agar calon wakil presiden berasal dari internal Partai Gerindra.

Dengan kondisi tersebut, menurut Yusak, Gerindra memiliki ruang untuk mengusulkan kandidat pengganti Gibran.

Sejumlah nama dari internal Gerindra yang dinilai dapat dipertimbangkan antara lain Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Sudaryono. Selain itu, terdapat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Yusak secara khusus menilai Dasco memiliki kemampuan mengonsolidasikan kekuatan politik di parlemen.

Kemampuan tersebut dinilai penting untuk menggalang dukungan partai politik dalam proses pemilihan wakil presiden melalui MPR.

Selain persoalan hukum, Yusak menyoroti risiko politik apabila figur dari luar koalisi, seperti Anies Baswedan, dipilih untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, penunjukan Anies justru berpotensi memunculkan persaingan politik dengan Prabowo menjelang Pemilihan Presiden 2029.

"Kalau Pak Anies yang dijadikan wapres, saya kira justru ini akan mengancam posisi Pak Prabowo sendiri karena berpotensi menjadi pesaing atau kompetitor di Pilpres 2029," katanya.

Yusak juga menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lebih tepat mempertahankan posisinya di luar pemerintahan agar tetap dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.

Menurut dia, bergabungnya PDIP ke dalam pemerintahan berpotensi semakin mempersempit ruang kontrol politik terhadap pemerintah.

"Menurut saya, PDIP lebih pas dalam posisi seperti sekarang ini karena masih memerankan fungsi check and balances, meskipun tidak 100 persen," ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN Hadapi Dinamika Global