Bawaslu Buka Peluang Tambah Dapil di Pemilu 2029, Ini Alasannya

AKURAT.CO Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mulai mengkaji ulang penataan daerah pemilihan (dapil) sebagai bagian dari persiapan Pemilu 2029.
Kajian tersebut dilakukan berdasarkan catatan dan evaluasi hasil pengawasan Pemilu 2024.
Salah satu fokusnya adalah memastikan pembagian wilayah dan alokasi kursi di setiap dapil dapat menciptakan representasi yang lebih proporsional bagi pemilih.
Anggota Bawaslu RI, Herwyn J.H. Malonda, mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah catatan dari pelaksanaan pengawasan Pemilu 2024 yang perlu dievaluasi.
"Kita memang dalam Pemilu 2024 kemarin sudah melaksanakan pengawasannya. Dari hasil pengawasan itu, memang ada beberapa catatan yang kami jadikan kajian sebagai bahan evaluasi," ujar Herwyn dalam keterangannya, dikutip Minggu (4/10/2026).
Menurut Herwyn, kajian tersebut dilakukan seiring persiapan menuju Pemilu 2029 dan rencana revisi Undang-Undang Pemilu.
"Mumpung sekarang lagi persiapan Pemilu, terutama juga ada rencana revisi Undang-Undang Pemilu, maka Bawaslu lagi mempersiapkan usulan terkait dengan daerah pemilihan," ucapnya.
Bawaslu juga membuka kemungkinan adanya penataan ulang, termasuk perubahan jumlah dapil maupun besaran kursi di dalamnya.
Evaluasi akan difokuskan pada wilayah yang selama ini dinilai memiliki persoalan dalam pembagian dapil.
"Kemudian yang kedua, bisa saja ke depan ada penataan, ada penambahan dapil kalau seandainya besaran dapil itu apakah dikurangi atau ditambah besaran dapilnya," jelas Herwyn.
Selain jumlah dan batas wilayah dapil, Bawaslu menyoroti ketimpangan nilai suara untuk memperoleh satu kursi atau yang disebut sebagai "harga kursi".
"Apakah itu terkait dengan harga sebuah kursi yang tidak sebanding antara dapil satu dengan dapil yang lain di satu provinsi untuk DPR RI atau DPRD Provinsi, atau di satu kabupaten/kota untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota," papar Herwyn.
Herwyn mengatakan, penataan dapil juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan kultural masyarakat.
Menurutnya, penggabungan sejumlah wilayah dalam satu dapil perlu memperhatikan kesamaan karakteristik masyarakat, termasuk aspek budaya dan ekonomi.
"Sambil memang kita lihat tentang penggabungan satu wilayah dengan wilayah lain. Ada kalanya kita menemukan itu tidak ada kesamaan budaya, kesamaan ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain," jelasnya.
Baca Juga: Proyek Data Center Jatiluhur Disetop, Ekonom: Kebijakan Gubernur Jabar Rusak Iklim Investasi
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 2Prediksi Skor Denmark vs Norwegia 18 November 2026: Haaland Wajib Menang, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
- 3Siapa Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres? Ini Nama yang Diusulkan
- 4Prediksi Skor Yunani vs Serbia 17 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 5Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang Pangarep, Pengusaha Kuliner Lulusan SUSS yang Kini Resmi Menikah dengan Kevin
- 6Ramalan Zodiak Minggu Ini 16–22 November 2026: Peluang Rezeki hingga Asmara
- 7Live Streaming Singapura vs Brasil Hari Ini, Cek Jam Tayangnya!
- 8Prediksi Skor Jerman vs Belanda 17 November 2026: Die Mannschaft Wajib Menang, Oranje Lebih Nyaman
- 9Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata
- 10Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa









