DPR Bakal Temui Partai Nonparlemen Besok, Tampung Aspirasi Soal RUU Pemilu

AKURAT.CO Pimpinan DPR RI dijadwalkan bertemu dengan sejumlah partai politik nonparlemen pada Jumat (2/10/2026), untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi DPR, untuk mendengarkan masukan dari partai-partai yang tidak memiliki kursi di parlemen.
Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, mengatakan pertemuan tersebut akan digelar di Komisi II DPR. DPR ingin mengetahui secara langsung aspirasi partai nonparlemen terkait materi yang tengah dibahas dalam RUU Pemilu.
"Pimpinan DPR yang seperti Pak Dasco sampaikan untuk ketemu dengan pimpinan partai non-parlemen hari Jumat di Komisi II, tentu nanti kita update ya, karena memang untuk mendengarkan yang menjadi aspirasi dari partai-partai yang nonparlemen tersebut," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Baca Juga: Panja RUU Pemilu Disahkan, Proses Revisi Mulai Berjalan Secara Formal
Pertemuan tersebut sedianya digelar pada Selasa (29/9/2026), namun agenda tersebut ditunda dan dijadwalkan kembali pada Jumat. Pertemuan kemungkinan akan dihadiri langsung oleh pimpinan partai politik nonparlemen.
"Ya, harusnya pimpinan partainya ya (yang datang). Nanti kita cek lagi," ujarnya.
Pertemuan tersebut berlangsung di tengah dorongan partai-partai nonparlemen agar turut dilibatkan dalam pembahasan RUU Pemilu.
Sebelumnya, sejumlah partai yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) telah menyiapkan naskah akademik sebagai bahan masukan untuk pembahasan revisi UU Pemilu.
Ketua Umum GKSR, Said Iqbal, mengatakan naskah akademik tersebut memiliki sekitar 200 halaman dan memuat 30 isu terkait penyelenggaraan pemilu. Salah satu isu yang menjadi perhatian utama ialah ketentuan ambang batas parlemen.
"Kami mengadakan launching naskah akademik sekaligus sandingan RUU Pemilu yang sedang dibahas oleh partai parlemen di DPR," kata Said.
Baca Juga: Pertemuan Partai Nonparlemen Bahas RUU Pemilu Ditunda, Dasco: Jumlah Parpol Akan Lebih Banyak
GKSR beranggotakan delapan partai nonparlemen, yakni Partai Hanura, Partai Perindo, PPP, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya.
Dalam draf naskah akademik tersebut, GKSR menyampaikan penolakan terhadap wacana kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen. Kelompok tersebut mengusulkan ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 1 persen.
Pertemuan dengan pimpinan DPR nantinya menjadi kesempatan bagi partai-partai nonparlemen untuk menyampaikan langsung aspirasi dan usulan mereka terkait materi RUU Pemilu.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 2Prediksi Skor Denmark vs Norwegia 18 November 2026: Haaland Wajib Menang, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
- 3Siapa Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres? Ini Nama yang Diusulkan
- 4Prediksi Skor Yunani vs Serbia 17 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 5Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang Pangarep, Pengusaha Kuliner Lulusan SUSS yang Kini Resmi Menikah dengan Kevin
- 6Ramalan Zodiak Minggu Ini 16–22 November 2026: Peluang Rezeki hingga Asmara
- 7Live Streaming Singapura vs Brasil Hari Ini, Cek Jam Tayangnya!
- 8Prediksi Skor Jerman vs Belanda 17 November 2026: Die Mannschaft Wajib Menang, Oranje Lebih Nyaman
- 9Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata
- 10Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa








