Djarot Sindir Partai yang Kalah Pilpres Tapi Gabung ke Pemerintah: Tidak Konsisten

AKURAT.CO Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan posisi PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan sebagai bentuk penghormatan terhadap hasil Pilpres, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.

Dia pun menyindir partai-partai politik yang kalah dalam Pemilihan Presiden 2024, namun kemudian memilih bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah tersebut bertentangan dengan semangat kompetisi politik yang telah berlangsung selama proses pemilu.

"Yang enggak jelas itu justru mereka yang kalah Pilpres, tapi bergabung di dalam. Itu justru enggak jelas," kata Djarot usai menghadiri Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-499 Jakarta di Gedung DPRD Jakarta, Senin (22/6/2026).

Baca Juga: Djarot: PDIP di Luar Pemerintahan sebagai Partai Penyeimbang

Mantan Wakil Gubernur Jakarta itu menilai, partai politik seharusnya konsisten terhadap pilihan politik yang telah disampaikan kepada masyarakat selama kontestasi pemilu.

Jika pada akhirnya seluruh kekuatan politik bergabung ke pemerintahan setelah pemilu selesai, maka kompetisi yang berlangsung selama Pilpres menjadi kehilangan makna.

"Buat apa ada pilihan presiden berdarah-darah seperti itu. Toh akhirnya ketika kalah, eh gabung juga," ujarnya.

Djarot bahkan menyebut keputusan bergabung ke pemerintahan setelah kalah dalam Pilpres dapat dipandang sebagai bentuk ketidakkonsistenan terhadap pemilih yang sebelumnya memberikan dukungan.

Baca Juga: AHY Soal Kritik Posisi PDIP: Mari Letakkan Kepentingan Bersama di Atas Kepentingan Partisan

"Ini bentuk sebetulnya, maaf ya, kasarnya ya penipuan kepada pemilihnya, tidak konsisten, tidak gentle," tegasnya.

Meski berada di luar pemerintahan, PDIP tetap akan mendukung program pemerintah yang dinilai baik dan bermanfaat bagi rakyat. Namun, PDIP akan tetap kritis terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"Sikapnya jelas. PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang dan menjalankan mekanisme checks and balances," kata Djarot.