Siti Zuhro: Kunjungan Politik Jokowi ke Daerah Sudah ‘Jadul’

AKURAT.CO Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, menilai, rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berkeliling ke berbagai daerah tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap elektabilitas maupun kekuatan politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Menurut Siti, apabila agenda tersebut berkaitan dengan kepentingan internal partai, maka sebaiknya dijalankan dalam kerangka konsolidasi organisasi tanpa perlu dikemas sebagai kegiatan berskala nasional.

"Enggak relevan dan tidak signifikan. Kalau itu urusannya PSI, ya urus saja. Enggak usah pakai bagaimana Sabang sampai Merauke gitu lho," kata Siti kepada wartawan usai rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Ia menegaskan bahwa perhatian utama seluruh elemen bangsa saat ini seharusnya diarahkan pada upaya membangun Indonesia dan menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.

"Yang perlu diutamakan adalah membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya kunjungan-kunjungan," ujarnya.

Siti menilai pola kunjungan politik ke berbagai daerah bukan lagi pendekatan yang efektif untuk membangun dukungan publik.

Menurutnya, model tersebut lebih mencerminkan strategi politik elektoral yang sudah lama digunakan.

Baca Juga: Dasco Minta Kepala Desa dan BPD Perkuat Sinergi Kawal Program Pemerintah

"Kunjungan itu sudah jadul, panggung elektoral," katanya.

Lebih lanjut, ia menilai terlalu dini apabila kekuatan-kekuatan politik mulai melakukan manuver yang beraroma kompetisi elektoral menjelang agenda politik berikutnya.

Menurutnya, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi, termasuk penyempurnaan regulasi dan evaluasi pasca-Pemilu.

"Kita itu belum membenahi peraturan-peraturan secara firm, sudah masuk lagi. Jadi menimpali, bukan membenahi," ujarnya.

Karena itu, Siti mengingatkan para elite politik untuk lebih mengedepankan agenda pembangunan, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta penyelesaian berbagai persoalan publik dibandingkan memulai konsolidasi politik yang terlalu dini.

Menurutnya, masyarakat saat ini lebih membutuhkan hasil kerja nyata dan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi daripada simbol-simbol politik yang berpotensi memunculkan kembali polarisasi di ruang publik.