Habiburokhman Ingatkan Adian: Jangan Cari Panggung, APBN Disetujui Bersama

AKURAT.CO Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, melontarkan respons keras terhadap kritik sekaligus ajakan debat politikus PDIP, Adian Napitupulu, terkait anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN.

Menurut Habiburokhman, alih-alih menantang debat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Adian seharusnya lebih dulu berdiskusi dengan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus rekan separtainya, Said Abdullah, atau bahkan merefleksikan posisinya sendiri sebagai anggota DPR yang turut menyetujui APBN.

“Daripada menantang debat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, sebaiknya Adian Napitupulu menantang debat dahulu Ketua Badan Anggaran sekaligus rekan separtainya Buya Said Abdullah, atau lebih menarik kalau Adian berdebat dengan dirinya sendiri selaku anggota DPR RI yang turut menyetujui APBN,” ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).

Ketua Komisi III DPR itu menegaskan, anggaran MBG telah dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan APBN 2025 dan 2026.

Ia menyebut seluruh fraksi, termasuk Adian Napitupulu, menyetujui pengesahan anggaran tersebut.

“Kita tahu bahwa Buya Said Abdullah secara jelas membenarkan pernyataan Seskab Teddy Indra Wijaya bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025 dan 2026 sebagaimana tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi bulat, termasuk Adian Napitupulu, menyetujui APBN tahun 2025 dan 2026 yang di dalamnya menganggarkan MBG,” tegasnya.

Sebelumnya, Adian mempersoalkan masuknya alokasi MBG dalam pos anggaran pendidikan yang mengacu pada amanat konstitusi sebesar 20 persen dari APBN.

Namun, Habiburokhman membantah narasi bahwa program tersebut menggerus kepentingan sektor pendidikan.

Baca Juga: Menko PMK Serahkan Bantuan Stimulan Rumah Rusak Tahap II untuk Warga Bireuen

Menurutnya, penempatan MBG dalam anggaran pendidikan memiliki dasar kuat karena penerima manfaat program adalah siswa yang merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

“Masuknya MBG di anggaran pendidikan memang memiliki alasan yang kuat, yakni karena penerima MBG adalah siswa yang menjadi bagian terpenting dari sistem pendidikan,” katanya.

Ia juga memastikan tidak ada alokasi prioritas pendidikan lain yang dihapus demi mendanai MBG.

Sebaliknya, yang dipangkas adalah kegiatan-kegiatan yang dinilai tidak efisien dan berpotensi rawan korupsi.

“Tidak ada alokasi lebih penting yang dihapus untuk penganggaran MBG. Yang ada adalah menghapus kegiatan-kegiatan tidak efisien dan rawan korupsi di sektor tersebut,” ujarnya.

Habiburokhman menilai polemik yang digulirkan Adian lebih bernuansa politis ketimbang substansi kebijakan.

Ia menegaskan bahwa konsistensi sikap dan keberpihakan kepada rakyat kecil menjadi tolok ukur integritas seorang politisi.

“Nilai politisi ada pada keberpihakan kepada rakyat kecil serta konsistensi sikap dan ucapan. Jangan karena nafsu cari panggung membuat kita membabi buta,” ucapnya.

Ia menegaskan, MBG merupakan program strategis yang bermanfaat bagi anak-anak Indonesia.

Karena itu, menurutnya, perdebatan soal persetujuan anggaran telah selesai pada tahap legislasi, dan kini fokus seharusnya beralih pada pengawasan pelaksanaan.

“MBG adalah program terbaik dan sangat berguna untuk anak-anak kita. Persetujuan anggaran sudah kita sepakati, sekarang tinggal kita awasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan,” pungkasnya.