Habiburokhman: Kritik Gatot Nurmantyo ke Kapolri Berpotensi Melemahkan Pemerintahan Prabowo

AKURAT.CO Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai, kritik Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo terhadap sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berpotensi memperlemah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Gatot sebelumnya mengkritik pernyataan Kapolri yang menolak wacana penempatan institusi Polri di bawah kementerian.
Menanggapi hal itu, Habiburokhman menduga narasi yang disampaikan Panglima TNI periode 2015–2017 tersebut memiliki muatan politis.
“Narasi Pak Gatot tersebut sepertinya mau memperlemah pemerintahan Presiden Prabowo,” kata Habiburokhman kepada Akurat.co, Sabtu (31/1/2026).
Ia menegaskan, Presiden Prabowo telah menyampaikan pandangan bahwa posisi ideal Polri berada langsung di bawah kendali Presiden. Skema tersebut dinilai penting untuk memudahkan penyampaian arahan dan pengambilan keputusan.
“Kita tahu Pak Prabowo pernah menegaskan bahwa posisi ideal Polri adalah di bawah kendali Presiden langsung, agar lebih mudah penyampaian arahan,” ujarnya.
Habiburokhman menilai, jika Polri tidak berada langsung di bawah Presiden, rantai komando akan menjadi lebih panjang dan berpotensi menghambat efektivitas kepemimpinan nasional.
Baca Juga: Menhan Bongkar Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Oposisi, Klaim Tak Ada Lagi Sekat Politik
“Kalau Polri tidak di bawah Presiden langsung maka rantai komando akan menjadi lebih panjang sehingga akan sulit bagi Presiden untuk memberikan arahan,” jelasnya.
Ia menambahkan, penempatan Polri di bawah Presiden memiliki dasar konstitusional dan sejalan dengan amanat reformasi. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 serta Pasal 7 Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000.
“Posisi Polri di bawah Presiden langsung sudah sesuai dengan amanat reformasi,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Gatot menyebut pernyataan Kapolri yang menyatakan siap mundur menjadi petani jika Polri tidak lagi berada di bawah Presiden sebagai bentuk ancaman.
Ia juga menyoroti perintah Kapolri kepada jajarannya untuk mempertahankan posisi institusi Polri.
Menurut Gatot, pernyataan tersebut mencerminkan tekanan kekuasaan dan menjadi alarm darurat bagi demokrasi.
“Itu yang disampaikan Kapolri itu bahasa konflik, bahasa tekanan kekuasaan, bahasa intimidasi. Ini puncak dari tiga kali pembangkangan kebijakan terhadap negara oleh Kapolri,” ujar Gatot dalam video tersebut.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 13 November 2026: Watak Weton Jumat Wage Dikenal Setia dan Teguh Pendirian
- 2Kementan Tambah 2.400 Pompa Air di Jabar, Produksi Beras siap Digenjot
- 3Baku Hantam di Hotel, Petarung MMA Usman Nurmagomedov Divonis 6 Bulan Penjara di Uni Emirat Arab
- 4Prediksi Skor Argentina vs Uruguay 14 November 2026: Tanpa Messi, La Albiceleste Tetap Diunggulkan?
- 5Prediksi Skor Belanda vs Yunani 14 November 2026: Oranje Diunggulkan
- 6Kalender Jawa 14 November 2026: Watak Weton Sabtu Kliwon, Berkarisma dan Penuh Tanggung Jawab
- 7Prediksi Skor Serbia vs Jerman 14 November 2026: Die Mannschaft Diburu Kemenangan
- 8Portugal Hadapi Laga Perdana tanpa Cristiano Ronaldo, Silva Akui Popularitas Selecao Berkurang
- 9Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN Hadapi Dinamika Global
- 10Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa Pratama kepada Relawan dan Petugas yang Gugur dalam Penanganan Karhutla









