Pengamat: Prabowo Siap Dua Periode, Spekulasi Soal Gibran Terbantahkan

AKURAT.CO Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra menetapkan lima keputusan strategis, salah satunya adalah meminta Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2029.

Keputusan ini menarik perhatian publik, karena dibuat bahkan sebelum pemerintahan baru berjalan 100 hari.

Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai, langkah ini sebagai sinyal kuat bagi politisi muda, termasuk Gibran Rakabuming Raka, agar tidak berspekulasi dalam kontestasi politik 2029.

“Keputusan ini menegaskan bahwa Prabowo siap menjalani dua periode penuh. Spekulasi bahwa ia akan menyerahkan jabatan kepada Gibran tanpa pemilu kini terbantahkan. Ini juga menunjukkan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan siap memimpin,” ujar Hardjuno di Jakarta, Sabtu (15/2/2025).

Baca Juga: Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Malam Ini: Leicester vs Arsenal, Man City vs Newcastle

Ia juga menyoroti isu utang budi dalam politik, menegaskan, pemimpin harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas hubungan personal.

“Prabowo pernah menyatakan dirinya siap mati untuk bangsa. Jika nyawa saja dia serahkan, apalagi sekadar urusan pertemanan. Pemimpin tidak boleh berutang budi pada individu atau kelompok tertentu, tetapi kepada 280 juta rakyat Indonesia yang memilihnya. Sumpah jabatan diucapkan kepada Tuhan dan rakyat, bukan kepada perorangan,” tegasnya.

Salah satu janji besar Prabowo Subianto adalah memastikan tidak ada yang kebal hukum, terutama dalam kasus korupsi skala besar, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekap yang merugikan negara triliunan rupiah.

“Debitur BLBI yang dulu mengalami masalah finansial, kini justru menjadi lebih kaya ratusan hingga ribuan kali lipat. Pemerintah harus berani menegakkan hak tagih atas dana yang dijamin para debitur. Jika ini tidak dilakukan, maka ada konspirasi di dalamnya,” kata Hardjuno.

Menurutnya, pemberantasan korupsi harus menyasar kasus besar, bukan sekadar Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus kecil.

“KPK memiliki bukti kejahatan BLBI, tapi hingga kini masih ditutup-tutupi. Jangan hanya menargetkan kasus kecil sementara koruptor besar dibiarkan lolos. Jika hukum hanya fokus pada OTT recehan, korupsi tidak akan pernah selesai,” jelasnya.

Baca Juga: Teken MoU Bersama Muslimat NU, Mendes Harapkan Sinergitas dalam Pemberdayaan Masyarakat

Prabowo juga menekankan bahwa kepastian hukum menjadi faktor utama dalam menarik investasi.

"Negara maju tidak akan menginvestasikan uangnya jika ada potongan tidak jelas. Percuma ada bantuan jika akhirnya dikorupsi, sementara rakyat tetap miskin. BLT sudah berkali-kali dibagikan, tapi kemiskinan tidak berkurang karena uangnya malah digunakan untuk judi online dan rokok. Ini harus dihentikan,” tegasnya.

Hardjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat.

"Proyek Strategis Nasional (PSN) justru sering mengorbankan lahan pertanian subur. Bagaimana kita mau swasembada pangan jika lahan terus berkurang? PSN harus memperbaiki bangsa, bukan menciptakan ketimpangan sosial,” ujarnya.

Dalam konteks ekonomi global, ia menyoroti defisit anggaran Amerika Serikat yang mengancam kebangkrutan jika tidak memangkas belanja hingga USD2 triliun.

“Jika AS yang memiliki ekonomi kuat saja menghadapi tantangan berat, bagaimana dengan Indonesia? Kita bukan pencetak dolar, melainkan pembeli dolar. Jadi, kita harus lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara,” jelasnya.

Dengan kondisi politik dan ekonomi yang penuh tantangan, rakyat berharap Prabowo Subianto bisa membuktikan janjinya menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

Baca Juga: Jadwal Siaran Langsung Liga Spanyol Malam Ini: Osasuna vs Madrid, Atletico vs Celta

"Jika ingin bangkit, presiden harus mengambil alih penuh penegakan hukum. Sejak 1998, kepastian hukum justru merosot, utang negara melonjak dari USD60 miliar menjadi hampir USD5.000 miliar, dan kemiskinan masih tinggi. Kita harus serius membangun fondasi hukum yang kuat,” kata Hardjuno.

Dengan berbagai tantangan yang ada, Prabowo diharapkan benar-benar menegakkan prinsip ‘tidak ada yang kebal hukum’.

“Jika komitmen ini diwujudkan, Indonesia memiliki peluang besar untuk bangkit dan menjadi negara maju,” pungkasnya.