Politisi PDIP Minta Politik Uang Dilegalkan, Ahmad Doli: Kita Anti Moral Hazard Pemilu

Doli mengatakan, dirinya sangat menentang adanya usulan tersebut. Ia pun tidak ingin ada regulasi-regulasi yang justru melanggar etika dalam proses kepemiluan.

 

"Oh kita enggak melegalkan, kita anti moral hazard pemilu, anti money politic," kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

 

 

Doli menekankan, Komisi II sendiri masih akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kerja-kerja KPU dan Bawaslu. Ia memastikan, politik uang menjadi satu hal yang akan menjadi bahasan.

 

"Jadi kita akan melakukan rapat komprehensif secara menyeluruh tentang kepemiluan kita semua, termasuk soal itu, kita kan punya semangat supaya ada revisi UU berkaitan dengan sistem pemilu dan sistem politik yang membuat kita ini ya Indonesia ini berwibawa kalau misalnya proses-proses politik termasuk pemilu berwibawa dan bersih," jelasnya.

 

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hugua meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melegalkan politik uang dalam kontestasi pemilu.

 

 

Hugua menilai, politik uang adalah satu aktivitas yang sulit dihilangkan. Menurutnya, para caleg juga sulit terpilih jika tanpa melakukan tanpa politik uang.

 

Sehingga, ia menilai politik uang lebih baik dilegalkan dan dimasukkan dalam Peraturan KPU (PKPU) dengan batasan-batasan tertentu. Hal itu dianggap bisa membuat aktivitas politik uang bisa lebih dikontrol.

 

"Tidak kah kita pikir money politic dilegalkan saja di PKPU dengan batasan tertentu?" kata Hugua saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

 

 

"Karena money politic ini keniscayaan, kita juga tidak money politic tidak ada yang memilih, tidak ada pilih di masyarakat karena atmosfernya beda," sambungnya.