Gerindra Jamin Penambahan Menteri Bukan untuk Akomodir Kepentingan Parpol: Itu Kesalahan Cara Berfikir

Habiburokhman mengatakan, ada cara berfikir yang salah jika ada pihak-pihak yang beranggapan bahwa penambahan nomenklatur kementerian baru hanya untuk mengakomodir koalisi yang besar.

 

"Ya itu lah kesalahan cara berpikir, tapi gapapa jadi masukan bagi kami. Jangan sampai hanya sekadar untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan politik," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/5/2024).

 

 

Habiburokhman lantas mengajak masyarakat untuk mempercayakan sepenuhnya kepada Prabowo dalam membentuk maupun menyusun formasi kabinetnya. Sebab, itu menjadi kewenangan mutlak Prabowo sebagai presiden terpilih.

 

"Apakah besar efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima rapot dari rakyat itu beliau ya. Kita serahkan kepada beliau, melaksanakan dan mengeksekusi hak-haknya tersebut," ujarnya.

 

Habiburokhman menilai, tidak ada salahnya jika Prabowo benar-benar ingin menambah kementerian baru. Justru, menurutnya akan semakin bagus karena semakin banyak orang yang terlibat.

 

"Jadi kalo memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga nggak ada masalah. Justru semakin banyak semakin bagus kalo saya pribadi," ujarnya.

 

 

Seperti diketahui, nomenklatur menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya berjumlah 34. Dimana 4 diantaranya merupakan Menteri Koordinator.

 

Isu penambahan nomenklatur menteri ini berhembus di tengah menguatnya langkah Prabowo untuk merangkul semua lawan-lawan politiknya, seperti bertemu dengan PKB dan Partai NasDem.

 

Padahal, Prabowo sendiri sudah diusung oleh koalisi besar yang terdiri dari 4 parpol parlemen dan 5 parpol non parlemen, yakni

Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, Partai Gelora, PBB, PSI, Partai Garuda dan Partai Prima.

 

Tidak hanya itu, isu penambahan nomenklatur menteri juga muncul saat kampanye dimana Prabowo berbicara akan membentuk kementerian dan badan baru, seperti Kementerian Pangan atau yang mengurusi program makan siang gratis dan Badan Penerimaan Negara.

 

 

Sehingga, pasca Prabowo ditetapkan sebagai Presiden terpilih oleh KPU, semakin menguat bahwa Prabowo akan memiliki menteri yang jumlahnya lebih gemuk dibanding menteri Jokowi.