Netralitas Jokowi Disorot Komite HAM PBB, Airlangga: Itu Biasa

AKURAT.CO Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menilai sorotan Komite HAM PBB terhadap netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2024, merupakan hal yang biasa. Menurutnya, hampir semua presiden mempunyai partai sebagai kendaraan politiknya.

"Enggak ada tanggapan. Semua, hampir semua presiden punya partai. Lee Kuan Yew punya Partai PAP. Joe Biden dari Demokrat. Jadi itu biasa. Pak Jokowi partai-nya beda," kata Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Antara, Selasa (19/3/2024).

Baca Juga: Sorotan Komite HAM PBB ke Jokowi Patut Menjadi Perhatian, Ini Alasannya!

Dia menjelaskan, pemimpin negara lainnya, seperti Mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew berasal dari Partai Aksi Rakyat yang dibentuknya. Kemudian, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berasal dari Partai Demokrat.

Sebelumnya, anggota komite HAM PBB dari Senegal, Bacre Waly Ndiaye, menyoroti netralitas Presiden Jokowi pada pemilu 2024. Hal ini berkaitan dengan proses pencalonan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres.

Ndiaye mengungkapkan, terdapat perubahan peraturan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden pada menit-menit akhir pemilu 2024 oleh Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga: PDIP Dapat Sentimen Negatif, Pengamat: Jokowi Harus Segera Dipecat

"Pada Februari 2024, Indonesia mengadakan pemilu presiden. Kampanye ini diadakan setelah keputusan pengadilan di menit-menit terakhir yang mengubah kriteria kelayakan calon yang memerbolehkan anak presiden ikut serta dalam pencalonan pemilu," ungkap Ndiaye saat Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss, Selasa (12/3/2024).

Adapun perwakilan Indonesia yang dipimpin Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Tharyat, tidak memberikan respons atas sorotan tersebut. Dia justru hanya menjawab isu-isu yang lain.