Pakai Lembaga Independen, Mahfud MD Dukung Audit Digital Forensik Aplikasi Sirekap

Paskalis Rubedanto | 20 Februari 2024, 20:26 WIB

AKURAT.CO Calon wapres nomor urut 3, Mahfud MD, setuju dengan saran agar KPU melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap sumber kekeliruan data dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Dia mengatakan, kekeliruan dalam aplikasi Sirekap bukan hanya dipermasalahkan oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, juga hampir seluruh warga Indonesia.

"Bukan hanya TPN ya, masyarakat pada umumnya di Indonesia mempersoalkan Sirekap. Bahkan, sudah ada yang mengusulkan tentang audit digital forensik untuk Sirekap itu," ujarnya di Kantor MMD Initiative, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Menurut Mahfud, audit harus dilakukan lembaga independen meski KPU berkukuh bahwa audit internal yang dilakukan sudah dilakukan oleh lembaga berwenang.

Audit, lanjutnya, harus dilakukan lembaga independen agar terhindar dari indikasi kecurangan.

"Perlu diadakan audit digital forensik terhadap Sirekap dan sistem data KPU sekalian. Saya mendengar dari KPU, sudah diaudit lembaga yang berwenang. Menurut saya, bukan lembaga berwenang yang mengaudit karena ini soal politik dan kepercayaan publik. Harus lembaga independen, para ahli IT dari berbagai perguruan tinggi dan itu bisa," jelas Mahfud.

Mahfud mendukung penyataan Anggota KPU, Idham Holik, yang menyebut Sirekap siap diaudit.

"Nah, ayo dong. Lembaga independen tapi, bukan lembaga yang berwenang," katanya.

Mantan Menko Polhukam itu menekankan bahwa kejujuran dalam pemilu menyangkut semua, terutama masa depan bangsa dan demokrasi.

Sebelumnya, KPU membenarkan bahwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak dapat mengoreksi hasil Pilpres 2024 yang salah terbaca oleh Sirekap.

"Untuk perolehan suara pilpres, memang KPPS hanya dapat memberikan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai t hasil pembacaan Sirekap," ujar Anggota KPU, Betty Epsilon Idroes, di Gedung KPU, Jakarta, Senin (19/2/2024) malam.

Betty mengungkapkan, koreksi data yang tidak sesuai dilakukan KPU kabupaten/kota melalui mekanisme Sirekap (https://sirekap-web.kpu.go.id), sementara sistem dapat membacanya jika terjadi ketidaksesuaian.

Dia menegaskan bahwa Sirekap adalah sebuah sistem informasi yang telah dirancang untuk memastikan kontrol, pemantauan dan keamanan data terjaga.

KPU membantah klaim bahwa sistem ini bisa dimanipulasi untuk kepentingan tertentu dan menggarisbawahi bahwa penggunaannya telah memberikan dukungan yang besar dalam hal akuntabilitas dan transparansi.