Pesan Moral Akademisi untuk Presiden Jokowi Mirip Era Soekarno dan Soeharto

Melihat hal ini, pengamat politik, Selamat Ginting, mengungkapkan, sikap keprihatinan kalangan akademisi terhadap Presiden Jokowi, mirip dengan era Presiden Soekarno pada 1966 dan Presiden Soeharto pada 1998.

 

“Sikap keprihatinan kaum akademisi terhadap Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, ujungnya adalah lengsernya kedua presiden tersebut secara mengenaskan,” katanya kepada Akurat.co, Kamis (8/2/2024).

 

 

Menurutnya, sikap keprihatinan kaum akademisi terhadap Presiden Jokowi merupakan koreksi total sekaligus bentuk kepedulian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjelang Pemilu 2024.

 

“Alasan kaum akademisi, karena pemerintahan Presiden Jokowi dinilai telah menyelewengkan kekuasaan, hukum dan demokrasi di Indonesia menjelang pelaksanaan Pemilu 2024,” ungkapnya.

 

Dosen FISIP Universitas Nasional ini mengatakan peristiwa ini kemudian menjelaskan kemiripan peristiwa ini dengan era menjelang jatuhnya Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.

 

 

“Saat itu kaum akademisi juga melakukan sikap keprihatinan, karena Sukarno dan Soeharto dianggap tidak sesuai lagi dengan Pancasila dan UUD 1945,” tambahnya.

 

Saat itu, muncul gerakan pembaharuan pada 1966, karena Presiden Soekarno dianggap tidak menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Sikap keprihatinan para akademisi itu kemudian diikuti dengan aksi demonstrasi mahasiswa, pemuda, pelajar, dan sejumlah komponen bangsa terhadap Presiden Soekarno. 

 

“Aksi demonstrasi yang berkepanjangan itu membuat jalannya pemerintahan menjadi terganggu.  Istana menjadi sasaran aksi demonstrasi, sehingga rapat-rapat kabinet tidak bisa dilaksanakan secara baik,” tuturnya.

 

 

Kondisi tersebut merupakan salah satu dampak dari peristiwa berdarah Gerakan 30 September 1965 dan pada akhirnya pertanggungjawaban Presiden Soekarno ditolak MPRS pada Maret 1967. Hal ini menandai jatuhnya kekuasaan Presiden Sukarno.

 

“Akhirnya, rezim demokrasi terpimpin atau Orde Lama Soekarno digantikan Orde Baru yang dipimpin Jenderal Soeharto. Awal pemerintahannya, Soeharto berjanji akan menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun akhirnya malah menjadi pemerintahan otoritarian dan mengesampingkan demokrasi, hingga tudingan melakukan praktik KKN,” jelasnya.

 

Selamat menjelaskan, hal serupa terjadi pula pada 1998 menjelang lengsernya Soeharto. 

 

 

“Sikap keprihatinan dan koreksi total kalangan akademisi diikuti aksi demonstrasi mahasiswa berhari-hari yang akhirnya menguasai Gedung DPR/MPR dan sejumlah menteri menyatakan mundur tidak bisa lagi berada dalam kabinet Presiden Soeharto,” jelasnya.

 

Sama halnya dengan Soekarno, Soeharto juga gagal membentuk kabinet baru di akhir kekuasaannya.

 

“Sehingga Soeharto menyatakan mundur sebagai presiden dan digantikan Wakil Presiden BJ Habibie, sekaligus mengawali era reformasi 1998,” tutupnya.