Ada Tiga Skenario Hitam Jegal Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, Apakah Itu?

 

AKURAT.CO Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyebut ada sejumlah upaya untuk menjegal calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2 pada Pemilu 2024.

 

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menemukan, adanya motif penjegalan kepada Prabowo-Gibran yang disebabkan moncernya elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 2.

 

"Karena meroketnya elektabilitas Prabowo-Gibran yang bisa jadi membuat sebagian orang frustrasi dan tidak lagi percaya cara-cara demokratis untuk mengalahkan Prabowo-Gibran. Kita lihat elektabilitas pak Prabowo itu tinggi sekali, jauh lebih tinggi dari dua paslon lainnya," kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Minggu (21/1/2024). 

 

 

Habiburokhman menjelaskan, tiga skenario penjegalan itu, pertama melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan pasangan Prabowo-Gibran. 

 

Kecurangan tersebut antara lain dilakukan dengan kekuasaan melalui kepala daerah, atau kementerian atau lembaga yang pejabatnya berafiliasi secara politik kepada partai politik tertentu yang mendukung paslon tertentu.

 

"Fenomena ini terjadi di berbagai provinsi di seluruh Indonesia, contoh yang terbarunya antara lain adalah dugaan penggunaan APBD kota Semarang untuk pengadaan motor Vario warna merah yang identik dengan warna parpol tertentu," ujarnya. 

 

"Lalu kemarin juga ada berita soal surat suara yang sudah tercoblos paslon tertentu yang di Taiwan," ucapnya. 

 

Kedua yaitu soal isu pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari jabatannya dengan membangun narasi jahat karena tidak menyertakan bukti soal tudingan tersebut. 

 

"Sebagaimana diatur pasal 7A Undang-Undang 1945, seorang presiden bisa dimakzulkan karena melakukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden, kedua-duanya secara bukti tidak terpenuhi," tuturnya. 

 

Skenario ketiga dengan memproduksi berita bohong atau fitnah, diantaranya dengan peredaran secara masif koran Ahtung yang isinya memfitnah Prabowo Subianto.

 

"Ini koran luar biasa, sekarang kami deteksi sudah beredar setidaknya di 20 kota besar di Indonesia, ini sudah kami bikin laporan oleh tim. Akan disentralisir di Bareskrim Mabes Polri karena tindak pidananya terjadi di berbagai provinsi atau lintas provinsi," tandasnya. 

 

 

Terakhir adanya upaya penghembusan berita bohong soal pengunduran beberapa menteri dari kabinet Presiden Jokowi. "Kami berkomitmen untuk tidak membalas kecurangan dengan kecurangan, kami juga berkomitmen untuk tidak membalas fitnah dengan fitnah, dan tidak membalas hoaks dengan hoaks," tandasnya. 

 

"Kami minta kepada penegak hukum baik Bawaslu, DKPP, Kepolisian, agar melakukan tugasnya dengan baik menangkal tiga skenario melawan hukum ini," tutupnya.