Soal Netralitas Aparat, TPN Ganjar-Mahfud Jangan Umbar Narasi Negatif

AKURAT.CO TPN Ganjar-Mahfud diminta tidak mengumbar narasi negatif, yang meresahkan publik pada masa kampanye ini. Khususnya yang berkaitan dengan isu netralitas aparat TNI-Polri.
Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan menepis pernyataan anggota TPN Ganjar-Mahfud, Aria Bima, yang menyinggung lembaga survei harus menyerahkan kuesioner terlebih dulu untuk mendapatkan izin. Dia menilai survei bukan urusan kepolisian sehingga tak perlu meminta izin.
"Kami menjelaskan kaitannya dengan lembaga survei yang ingin menyebarkan kuesioner, tentunya bukan merupakan ranah kepolisian. Dengan demikian, tidak harus izin kepolisian," kata Ramadhan di Jakarta, Selasa (2/1/2024).
Baca Juga: Relawan Dianiaya Aparat, TPN Siapkan Perlawanan
Ramadhan kembali mempertanyakan pernyataan Aria Bima yang menyebut adanya kapolres yang memberlakukan praktik tersebut. "Jadi maksudnya kapolres setempat itu kapolres mana?" kata Ramadhan.
Secara terpisah, Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid meminta Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto tidak menarik kesimpulan insiden kekerasan aparat terhadap relawan di Boyolali, Jateng, dikaitkan dengan pendukung capres-cawapres nomor urut 2.
“Pak Hasto sebaiknya juga tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan, seperti drama sinetron yang mendayu-dayu,” kata Nusron, di Jakarta, Senin (1/1/2024).
Baca Juga: Relawan Ganjar Dianiaya Prajurit TNI, Apa Kabar Panja Netralitas?
Nusron menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan Hasto yang menyinggung penganiayaan aparat TNI terhadap relawan, tak lepas dari kedudukan capres Prabowo Subianto selaku menhan. Nusron menilai, insiden di Boyolali tak bisa dibenarkan, namun jangan pula dipolitisasi.
Politisi Golkar menyebut, proses hukum terhadap pelaku penganiayaan warga sipil perlu dikawal dan sama-sama dimonitor. Namun jangan ditarik pada isu netralitas, karena penjelasan TNI menyebut pelaku menyerang iring-iringan massa kampanye karena terganggu suara knalpot.
“Sebaiknya semua pihak tidak mengkait-kaitkan dengan isu netralitas TNI terhadap Paslon tertentu. Tidak perlu menarik-narik TNI ke dalam politik praktis. Yang kami dengar, Ini murni reaksi dari oknum TNI yang melakukan tindakan berlebihan atas respons relawan paslon tertentu yang berbuat gaduh dan mengganggu kenyamanan masyarakat secara umum,” kata Nusron.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Tidak Semua Pengabdian Berujung Bintang, Hormat untuk Kolonel Edward Sitorus
- 2Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 3Dua Jenderal TNI AD Dinilai Memenuhi Syarat Jadi Calon Panglima TNI, Siapa Saja?
- 4Tudingan Ijazah Palsu Dirinya dan Gibran Terus Bergulir, Jokowi: Berpotensi Pengalihan Isu
- 5Denmark Terbuka: Kena Kartu Merah di Semifinal, Fajar/Fikri Minta Peraturan Baru Time Clock Ditinjau Ulang
- 6Dorongan Hak Angket Ijazah Gibran Menguat, Jokowi Mulai Panik?
- 7Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 8Prediksi Skor Roma vs Genoa 18 Oktober 2026: Giallorossi Diunggulkan
- 9Presiden Prabowo Terima Kunjungan Sekjen PBB António Guterres di Hambalang
- 10Survei PPI: Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Pemerintah dan Presiden Prabowo







