AKURAT.CO Beredarnya dokumen perombakan kabinet (reshuffle) ke-7 Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang menunjukkan Presiden Jokowi mengganti 13 anggota kabinet, termasuk menteri dari PDIP dan Kepala BIN Budi Gunawan, disebut kabar bohong (hoaks). Pihak Istana menyebutkan pula dokumen foto yang beredar tidak benar alias bohong.
Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana meminta media tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya.
"Saat ini beredar sebuah dokumen reshuffle ke-7 Kabinet Indonesia Maju yang telah diusulkan dan disetujui Presiden. Dapat dipastikan dokumen tersebut hoaks, mengandung informasi yang tidak benar/bohong," kata Ari Dwipayana, di Jakarta, Rabu (22/11/2023).
Beredar surat dengan kop Kementerian Sekretariat Negara yang membeberkan 13 nama anggota kabinet telah diusulkan dan disetujui Jokowi untuk diganti. Surat tersebut diteken Mensesneg Pratikno.
Dari ke-13 nama tersebut, Seskab Pramono Anung, Menkumham Yasonna Laoly, Mensos TRi Rismaharini hingga Kepala BIN Budi Gunawan bakal digusur. Sementara nama-nama yang masuk antara lain Yandri Susanto, Yasonna Laoly, dan eks KSAD Dudung Abdurachman.
Baca Juga: Jokowi Siapkan Reshuffle, Sasar Kementerian Pertanian
Menko Polhukam Mahfud MD, yang menjadi cawapres nomor urut 3 juga disebut diganti Hadi Tjahjanto. Adapun pagi tadi Presiden Jokowi telah melantik Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, sebelum bertolak ke Papua.
Kali terakhir Presiden Jokowi melakukan reshuffle terjadi pada Oktober 2023 yang lalu, dengan melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Mentan. Pos yang sebelumnya diisi oleh kader Nasdem.
Ari Dwipayana mengimbau publik untuk memerhatikan sumber resmi yang kredibel agar tidak termakan informasi hoaks.
Baca Juga: Sikapi Isu Reshuffle Ke-7 Jokowi, PPP: Yang Tahu Hanya Presiden
"Mengingat banyaknya hoaks dan kabar bohong yang beredar belakangan ini, kami menghimbau agar publik melakukan check and recheck dan tidak mudah percaya pada informasi dan berita-berita yang tidak berasal dari sumber yang resmi dan kredibel," tuturnya.
Banyaknya menteri dari PDIP yang dalam foto tersebut diganti oleh Jokowi, seolah mempertegas posisi Kepala Negara yang merenggang dengan partai yang membesarkannya. Sekalipun begitu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan partai banteng masih mendukung pemerintahan Presiden Jokowi.
Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyebutkan, publik sudah bisa menilai sendiri relasi antara PDIP-Jokowi. Khususnya selepas putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming maju menjadi lawan pasangan Ganjar-Mahfud yang didukung PDIP, PPP, Hanura dan Perindo.
Baca Juga: Usut Oknum LPEI, Mahasiswa Tuntut 5 Hal Termasuk Reshuffle Menkeu
“Tentu ada perbedaan dalam hal ini, ada yang beda antara Pak Presiden tentu ada, beginilah normalnya kan ada cawapres putranya (Jokowi). Kalau PDIP kan Bu Mega (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) keputusan kongres calonnya Pak Ganjar, kan clear kan. Jadi kalau apakah ada kerenggangan? Ya dikau baca sendiri saja ada renggang atau enggak,” tuturnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Belajar dari Jepang, Erick Thohir Ingin Timnas Indonesia Punya Dua Skuad Berkualitas
- 2Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 3Kalender Jawa 14 Oktober 2026: Rabu Wage Dikenal Punya Watak Teguh dan Penuh Pertimbangan
- 4Aprilia Buang Peluang Emas Meski Kuasai 4 Besar di Mandalika, Marc Marquez Pemenang Sesungguhnya!
- 5Kalender Jawa 13 Oktober 2026: Watak Weton Selasa Pon, Setia tetapi Mudah Cemburu
- 6Bangkai Kapal Tertua di Dunia Berusia 4.700 Tahun Ditemukan di Turki, Apa Saja yang Terungkap?
- 7Rusia Perluas Pangkalan Militer di Libya, NATO Terancam dari Dua Arah
- 8Trump Sudah Berhati-Hati Terlibat Perang, Netanyahu Berupaya Memicu Kembali Konfrontasi dengan Iran
- 9Usut Korupsi BNPB, KPK Endus Keterlibatan Perusahaan Keluarga dan Orang Kepercayaan Suharyanto
- 10BGN Resmikan 980 Dapur MBG untuk Wilayah 3T









