Kembalinya Belanda Pasca-Kekalahan Jepang: Babak Penentuan Pertaruhan Kedaulatan Indonesia

AKURAT.CO Kekalahan Jepang pada Agustus 1945 seakan membuka pintu bagi babak baru sejarah Indonesia. Meski proklamasi kemerdekaan telah dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, ancaman terhadap kedaulatan belum usai.

Di tengah euforia kemerdekaan, Belanda kembali datang dengan misi yang jelas: merebut kembali Hindia Belanda.

Pertanyaan yang menggema kala itu sederhana namun sarat makna: Mengapa Belanda kembali? Dan bagaimana bangsa Indonesia meresponsnya?

Misi Belanda Setelah Jepang Tumbang

Konferensi Potsdam, Juli 1945, memang tidak secara spesifik membahas masa depan Indonesia.

Namun, garis besar rencana Sekutu adalah mengembalikan wilayah bekas jajahan Jepang kepada kekuatan kolonial sebelumnya.

Inggris bertugas mengamankan Asia Tenggara, termasuk Indonesia bagian barat, sementara Amerika Serikat fokus di Filipina dan Jepang.

Belanda membaca situasi ini sebagai lampu hijau untuk mengklaim kembali Hindia Belanda.

Pasukan AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) di bawah komando Letjen Sir Philip Christison mendarat di Indonesia pada akhir 1945.

Secara resmi, mereka bertugas melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun, di lapangan, pasukan Inggris kerap terlihat mendampingi dan melindungi personel Belanda.

Baca Juga: Jelang Persija Jamu Persita Tangerang, Mauricio Souza Ogah Pikirkan Carlos Pena

Di Surabaya, ketegangan memuncak. Kehadiran Sekutu yang dianggap berpihak memicu pertempuran besar pada November 1945, Pertempuran Surabaya, yang kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan.

Nederlandsch Indië Civiele Administratie (NICA) menjadi ujung tombak upaya Belanda menghidupkan kembali administrasi kolonial.

Dengan perlindungan pasukan Inggris, NICA mulai membangun struktur pemerintahan di wilayah-wilayah strategis.

Kehadiran mereka dipandang sebagai simbol kembalinya penjajahan, dan memicu perlawanan di banyak daerah.

Belanda mencoba membungkus ambisinya dengan diplomasi. Perjanjian Linggarjati (1946) dan Renville (1948) menjadi panggung perundingan. Namun, kesepakatan ini sering kali dilanggar oleh Belanda sendiri.

Puncaknya terjadi pada 19 Desember 1948 saat Belanda melancarkan Agresi Militer II, menyerang Yogyakarta, ibu kota Republik.

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta ditangkap, tetapi perjuangan tidak berhenti.

Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di bawah Sjafruddin Prawiranegara tetap berjalan dari Bukittinggi.

Di berbagai daerah, rakyat mengangkat senjata. Semangat proklamasi membakar hati bangsa. Pertempuran demi pertempuran, dari Surabaya hingga Medan Area, menunjukkan bahwa kemerdekaan tidak akan diserahkan begitu saja.

Tekanan internasional, khususnya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta perlawanan militer dan diplomasi Indonesia akhirnya memaksa Belanda ke meja perundingan.

Baca Juga: Di Depan Jakmania, Fabio Calonego Tegaskan Siap Jaga Wibawa Persija seperti Jaga Keluarga Sendiri

Melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, meski dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).

Kompromi ini hanya bertahan singkat. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan, menutup babak panjang penuh darah dan air mata.

Kembalinya Belanda pasca-1945 bukan hanya kisah tentang perebutan wilayah, tetapi ujian atas harga diri bangsa.

Dan sejarah membuktikan: tekad untuk merdeka, sekali dinyalakan, tidak akan pernah padam.

Laporan: Dwi Arya Rahmansyah Ramadhan/magang