Akurat Logo

BAZNAS Kawal Revisi UU Zakat, Tekankan Tujuh Isu Strategis Optimalkan Tata Kelola

Ayu Rachmaningtyas | 21 November 2026, 19:12 WIB
BAZNAS Kawal Revisi UU Zakat, Tekankan Tujuh Isu Strategis Optimalkan Tata Kelola
BAZNAS kawal revisi UU Zakat.

AKURAT.CO Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mendorong tujuh aspek strategis, dalam revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

Mulai dari isu kewajiban zakat, tata kelola zakat, hingga penguatan kelembagaan. Penguatan tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat nasional.

Wakil Ketua BAZNAS RI, Zainut Tauhid Sa'adi, menekankan pentingnya mengawal revisi undang-undang tersebut agar penguatan kelembagaan dapat mendorong efektivitas pengumpulan dan pendayagunaan zakat nasional.

Baca Juga: Apakah Wanita Janda Berhak Menerima Zakat? Ini Penjelasannya

Tujuh isu strategis utama yang perlu menjadi perhatian dalam perubahan UU Nomor 23 Tahun 2011, yaitu kewajiban zakat, penguatan kelembagaan BAZNAS, hubungan BAZNAS RI dan BAZNAS daerah, hubungan BAZNAS dengan LAZ, harmonisasi zakat dan pajak, kebijakan nasional dan tata kelola zakat, serta perluasan ruang lingkup regulasi.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan revisi UU Pengelolaan Zakat telah masuk Prolegnas Prioritas dan ditargetkan untuk dibahas pada 2027. Saat ini, Komisi VIII DPR RI terus mematangkan draf RUU tersebut dengan menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat.

"Salah satu isu paling krusial yang sedang diselaraskan adalah membangun relasi yang harmonis dan tegas antara BAZNAS dan LAZ. Bagaimanapun, peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat utama harus tetap dipertahankan, bahkan kalau perlu ditingkatkan kewenangannya," kata Marwan dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Baca Juga: Pajak vs Zakat: Memahami Perbedaan dan Titik Temunya untuk Kemaslahatan Umat

Dia juga menekankan pentingnya reorientasi program pendayagunaan zakat agar lebih berorientasi pada pemberdayaan produktif. Menurutnya, program-program zakat perlu memiliki indikator dampak yang terukur sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh mustahik.

Sementara itu, Ketua MUI Bidang Komdigi, KH. Masduki Baidlowi, menekankan pentingnya solusi "jalan tengah" yang mengakomodasi potensi masyarakat, seperti pesantren, masjid, dan LAZ, tanpa mengurangi peran strategis negara melalui BAZNAS.

"Pentingnya penerapan transparansi berbasis sistem digital agar muzaki dapat memantau alokasi dana secara konsisten dan akuntabel," tegasnya.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.