Cucun Dorong Sinergi DPR dan Akademisi Perkuat Kedaulatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendorong penguatan kolaborasi antara parlemen dan kalangan akademisi, dalam merumuskan kebijakan yang mampu memperkuat kedaulatan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Cucun saat membuka Konferensi Nasional Ke-5 Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Tahun 2026 yang bertemakan "Konstitusi, Kedaulatan Ekonomi dan Negara Kesejahteraan".
Tema tersebut relevan dengan tantangan global saat ini, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, kerentanan rantai pasok, hingga fluktuasi harga energi dan pangan.
Baca Juga: Dasco Belum Bisa Pastikan DPR Setujui Revisi UU Pertahanan: Usulan Resmi Belum Masuk
Kedaulatan ekonomi bukan berarti Indonesia harus menutup diri dari kerja sama internasional dan investasi, melainkan memastikan negara memiliki kemampuan menentukan arah kebijakannya sendiri serta tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
"Kedaulatan ekonomi adalah kemampuan negara mengambil keputusan sendiri, duduk setara di meja perundingan, dan memastikan setiap kebijakan ekonomi tetap berpihak kepada rakyatnya," kata Cucun dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
DPR menjalankan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut menjadi instrumen untuk memastikan regulasi, alokasi anggaran, serta pelaksanaan kebijakan negara benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan negara kesejahteraan harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Mulai dari kepastian status dan kesejahteraan guru honorer serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), keterjangkauan harga kebutuhan pokok, hingga pemerataan akses pendidikan dan teknologi, termasuk bagi kalangan santri di pondok pesantren.
Baca Juga: KPK Dalami Aliran Uang Korupsi Kuota Haji ke Pimpinan Komisi VIII DPR, Termasuk Yandri Susanto
"Di titik-titik seperti itulah rakyat menilai apakah konstitusi benar-benar hadir dalam kehidupan mereka," ucap Wakil Ketua Umum DPP PKB itu.
Selain itu, Cucun juga menyoroti sejumlah isu yang menjadi pembahasan konferensi, seperti penguatan kelembagaan negara, transformasi digital, politik hukum ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan hubungan internasional.
Dia menekankan bahwa kebijakan investasi harus tetap memperhatikan perlindungan pekerja dan lingkungan, sementara transformasi digital serta transisi ekonomi hijau harus dilaksanakan secara inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 2Rusia Gempur Kyiv dengan Rudal Balistik, Tiga Jembatan Strategis di Sungai Dnipro Hancur
- 3Stok Rudal Menipis, Angkatan Laut AS Akui Gunakan Tomahawk Kedaluwarsa untuk Perang Iran
- 4Persib Bandung vs Shan United di Shopee Cup 2026 Malam Ini, Catat Jadwal dan Cara Menontonnya
- 5PBSI Panggil 6 Juara Dunia Junior Masuk Pelatnas Cipayung Tanpa Tunggu Periode Baru
- 6Di Tengah Pertemuan Trump-Putin-Xi, Inggris Justru Komitmen Kirim 1.000 Drone ke Ukraina
- 7Cara Cek Desil Bansos 2026 Pakai NIK KTP, Simak Syarat Dapat BSU Rp900 Ribu
- 8Temui Dasco di DPR, Menhan Sjafrie: Saya Tidak Berniat dan Tidak Berminat Bahas Cawapres
- 9Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata
- 10Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa









