Akurat Logo

Pendidikan Gratis Makin Diperluas, Sekolah Swasta Ikut Jadi Sasaran

Moehamad Dheny Permana | 20 November 2026, 17:34 WIB
Pendidikan Gratis Makin Diperluas, Sekolah Swasta Ikut Jadi Sasaran
Mendikdasmen, Abdul Mu'ti. - Foto: Setpres

AKURAT.CO Kesempatan memperoleh pendidikan seharusnya tidak ditentukan oleh kondisi ekonomi keluarga maupun keterbatasan pilihan sekolah di sekitar tempat tinggal.

Namun, bagi sebagian masyarakat, biaya pendidikan masih menjadi kendala, mulai dari uang sekolah hingga kebutuhan penunjang belajar sehari-hari.

Karena itu, perluasan akses pendidikan gratis menjadi salah satu upaya penting untuk membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif.

Langkah ini tidak cukup hanya dengan menyediakan sekolah negeri, tetapi juga perlu membuka akses bagi anak-anak dari keluarga rentan melalui pelibatan sekolah swasta dalam skema pembiayaan pemerintah.

Dalam dua tahun terakhir, sejumlah program dan kebijakan pemerintah mulai diarahkan untuk memperluas kesempatan tersebut.

Salah satunya melalui program Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Hingga Oktober 2026, pemerintah mencatat sebanyak 265 Sekolah Rakyat telah selesai dibangun dan tersebar di 131 kabupaten/kota.

Program tersebut dilaporkan telah membuka kesempatan bagi lebih dari 45 ribu anak untuk kembali mengenyam pendidikan.

Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan ruang belajar, tetapi juga menerapkan sistem pendidikan berasrama. Fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, sarana belajar dan olahraga, makanan bergizi, serta layanan kesehatan.

Melalui pendekatan tersebut, anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi diharapkan memperoleh dukungan yang lebih menyeluruh selama menjalani pendidikan.

Perluasan akses pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan sekolah negeri. Di sejumlah wilayah, keterbatasan daya tampung sekolah negeri membuat sebagian keluarga harus memilih sekolah swasta yang umumnya memiliki biaya pendidikan tersendiri.

Persoalan ini menjadi salah satu perhatian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 27 Mei 2025.

Melalui putusan tersebut, MK menegaskan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta yang memenuhi persyaratan.

Implementasi kebijakan tersebut mulai terlihat di DKI Jakarta. Pada 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp253,6 miliar untuk program sekolah swasta gratis yang mencakup 103 sekolah.

Program ini melibatkan sekolah pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB yang tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta.

Dari total penerima, sebanyak 40 sekolah merupakan penerima lanjutan dengan pendanaan selama 12 bulan. Sementara itu, 63 sekolah lainnya menjadi penerima baru dengan pendanaan selama enam bulan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan kebijakan tersebut diharapkan membantu keluarga dengan keterbatasan ekonomi agar tetap dapat mengakses pendidikan yang layak.

“Mudah-mudahan, apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu,” ujarnya, dikutip Jumat (20/11/2026).

Kebijakan ini menunjukkan bahwa kapasitas sekolah swasta dapat dimanfaatkan untuk memperluas pilihan pendidikan bagi masyarakat.

Dengan dukungan pembiayaan pemerintah, hambatan biaya yang dihadapi keluarga diharapkan dapat berkurang.

Bantuan Pendidikan untuk Mencegah Anak Putus Sekolah

Selain melalui program sekolah gratis, pemerintah memperkuat dukungan biaya pendidikan lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Baca Juga: Aktivis HAM Ingatkan Persaingan Politik Sehat, Jangan Seret Keluarga

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.