Akurat Logo

Menko PM Minta Pelapor Kecurangan Program JKN Dapat Perlindungan

Moehamad Dheny Permana | 19 November 2026, 16:27 WIB
Menko PM Minta Pelapor Kecurangan Program JKN Dapat Perlindungan
Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. - Foto: Kemenko PM

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya perlindungan bagi pelapor kecurangan atau fraud dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sehingga, masyarakat maupun petugas yang mengetahui praktik kecurangan berani melapor tanpa khawatir menghadapi kriminalisasi.

"Kita juga bangga dan bersyukur seluruh pelapor akan mendapatkan perlindungan karena mempunyai iktikad baik, tidak ada kriminalisasi bagi seluruh pelapor," ujar Muhaimin saat menghadiri The 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum di Jakarta, dikutip Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, perlindungan juga harus diberikan kepada petugas yang secara konsisten menjaga sistem antikecurangan. Mereka merupakan bagian penting dari upaya memastikan penyelenggaraan JKN berjalan dengan jujur dan bertanggung jawab.

Baca Juga: BNI Perkuat Sinergi dengan BPJS Kesehatan, Pengelolaan Dana JKN Jadi Fokus

Dia turut menyoroti posisi tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan fraud. Dia menegaskan, tenaga kesehatan yang bekerja secara profesional dan jujur tidak seharusnya merasa takut mengambil keputusan medis demi keselamatan pasien.

"Tenaga kesehatan yang jujur tidak perlu takut mengambil keputusan demi kemaslahatan pasien, sehingga pasien terselamatkan. Karena kita tidak pernah mengejar kecurangan, sehingga kita bukan orang-orang yang ragu dalam mengambil keputusan," imbuhnya.

Dia mengingatkan, upaya pemberantasan fraud tidak boleh justru menciptakan ketakutan bagi tenaga kesehatan yang menjalankan tugas sesuai standar profesi dan pertimbangan medis. Karena itu, penanganan kecurangan harus didasarkan pada pembuktian yang objektif, bukan prasangka atau penilaian sepihak.

Muhaimin juga mendorong agar setiap dugaan kecurangan ditindaklanjuti, melalui audit medis klinis serta bukti-bukti digital dengan standar pemeriksaan yang sama di seluruh daerah.

Dana JKN merupakan amanat seluruh rakyat Indonesia yang harus dijaga bersama. Praktik kecurangan bukan hanya merugikan keuangan program, tetapi juga berpotensi mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Baca Juga: Cara Pindah Faskes BPJS Online lewat Mobile JKN, Ini Syarat dan Langkahnya

"Kecurangan adalah pengkhianatan terhadap seluruh nilai gotong royong. Setiap rupiah yang dicuri adalah perampasan terhadap hak masyarakat atas layanan kesehatan," tegasnya.

Untuk memperkuat upaya tersebut, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat akan terus mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait agar pencegahan, pelaporan, hingga tindak lanjut kasus kecurangan berjalan dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Melalui penguatan perlindungan pelapor, kepastian proses pemeriksaan, dan keterlibatan seluruh fasilitas kesehatan, Muhaimin berharap budaya menjaga integritas semakin kuat. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat bekerja dengan tenang, masyarakat terlindungi, dan dana gotong royong JKN tetap terjaga untuk kepentingan seluruh peserta.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.