Menko PM Minta Pelapor Kecurangan Program JKN Dapat Perlindungan

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya perlindungan bagi pelapor kecurangan atau fraud dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sehingga, masyarakat maupun petugas yang mengetahui praktik kecurangan berani melapor tanpa khawatir menghadapi kriminalisasi.
"Kita juga bangga dan bersyukur seluruh pelapor akan mendapatkan perlindungan karena mempunyai iktikad baik, tidak ada kriminalisasi bagi seluruh pelapor," ujar Muhaimin saat menghadiri The 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum di Jakarta, dikutip Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, perlindungan juga harus diberikan kepada petugas yang secara konsisten menjaga sistem antikecurangan. Mereka merupakan bagian penting dari upaya memastikan penyelenggaraan JKN berjalan dengan jujur dan bertanggung jawab.
Baca Juga: BNI Perkuat Sinergi dengan BPJS Kesehatan, Pengelolaan Dana JKN Jadi Fokus
Dia turut menyoroti posisi tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan fraud. Dia menegaskan, tenaga kesehatan yang bekerja secara profesional dan jujur tidak seharusnya merasa takut mengambil keputusan medis demi keselamatan pasien.
"Tenaga kesehatan yang jujur tidak perlu takut mengambil keputusan demi kemaslahatan pasien, sehingga pasien terselamatkan. Karena kita tidak pernah mengejar kecurangan, sehingga kita bukan orang-orang yang ragu dalam mengambil keputusan," imbuhnya.
Dia mengingatkan, upaya pemberantasan fraud tidak boleh justru menciptakan ketakutan bagi tenaga kesehatan yang menjalankan tugas sesuai standar profesi dan pertimbangan medis. Karena itu, penanganan kecurangan harus didasarkan pada pembuktian yang objektif, bukan prasangka atau penilaian sepihak.
Muhaimin juga mendorong agar setiap dugaan kecurangan ditindaklanjuti, melalui audit medis klinis serta bukti-bukti digital dengan standar pemeriksaan yang sama di seluruh daerah.
Dana JKN merupakan amanat seluruh rakyat Indonesia yang harus dijaga bersama. Praktik kecurangan bukan hanya merugikan keuangan program, tetapi juga berpotensi mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Baca Juga: Cara Pindah Faskes BPJS Online lewat Mobile JKN, Ini Syarat dan Langkahnya
"Kecurangan adalah pengkhianatan terhadap seluruh nilai gotong royong. Setiap rupiah yang dicuri adalah perampasan terhadap hak masyarakat atas layanan kesehatan," tegasnya.
Untuk memperkuat upaya tersebut, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat akan terus mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait agar pencegahan, pelaporan, hingga tindak lanjut kasus kecurangan berjalan dalam satu ekosistem yang terintegrasi.
Melalui penguatan perlindungan pelapor, kepastian proses pemeriksaan, dan keterlibatan seluruh fasilitas kesehatan, Muhaimin berharap budaya menjaga integritas semakin kuat. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat bekerja dengan tenang, masyarakat terlindungi, dan dana gotong royong JKN tetap terjaga untuk kepentingan seluruh peserta.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 2Prediksi Skor Denmark vs Norwegia 18 November 2026: Haaland Wajib Menang, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
- 3Siapa Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres? Ini Nama yang Diusulkan
- 4Prediksi Skor Yunani vs Serbia 17 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 5Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang Pangarep, Pengusaha Kuliner Lulusan SUSS yang Kini Resmi Menikah dengan Kevin
- 6Ramalan Zodiak Minggu Ini 16–22 November 2026: Peluang Rezeki hingga Asmara
- 7Live Streaming Singapura vs Brasil Hari Ini, Cek Jam Tayangnya!
- 8Prediksi Skor Jerman vs Belanda 17 November 2026: Die Mannschaft Wajib Menang, Oranje Lebih Nyaman
- 9Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata
- 10Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa








