RUU Perampasan Aset Rampung Dibahas, Korban Investasi Bodong Bisa Dapat Ganti Rugi Langsung

AKURAT.CO DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. RUU tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset merupakan hasil proses panjang yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.
"Pada hari ini kami telah antara DPR. Komisi Teknis, Komisi III, dan pihak pemerintah telah menyelesaikan rapat tingkat pertama dalam memfinalkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya pada hari ini dan akan diparipurnakan dalam paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Baca Juga: DPR dan Pemerintah Sepakat, RUU Perampasan Aset Melaju ke Paripurna
Dia menjelaskan, Komisi III DPR RI telah menggelar sebanyak 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, organisasi, dan berbagai pihak selama proses pembahasan RUU tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan RUU Perampasan Aset tidak hanya difokuskan untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi, tetapi juga mengatur mekanisme penggantian kerugian bagi korban kejahatan investasi.
Menurutnya, ketentuan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Sebab, selama ini banyak korban investasi bodong maupun perdagangan saham ilegal kesulitan mendapatkan kembali uang mereka.
"Ada hal yang masuk belakangan, Pak Dasco, tapi kabar baik buat para korban investasi bodong, perdagangan saham bodong, dan lain sebagainya yang kemarin banyak mengadu pada Dasco ke Komisi III karena ganti kerugiannya enggak langsung kepada mereka, selama ini ke negara dulu atau bahkan enggak sampai ke mereka sama sekali," jelasnya.
Baca Juga: Panja Komisi III DPR Rampungkan RUU Perampasan Aset, Ini Substansinya
Melalui ketentuan dalam RUU tersebut, aset milik pelaku tindak pidana yang dirampas dapat dijual untuk mengganti kerugian para korban secara langsung.
"Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi masal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut. Selain fokus utama undang-undang ini adalah perampasan aset tindak pidana korupsi," ucapnya.
Selain mengatur pemulihan kerugian korban, pihaknya juga telah memasukkan ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Hal itu dilakukan guna menjawab kekhawatiran masyarakat bahwa aturan perampasan aset berpotensi digunakan sebagai alat kekuasaan maupun sarana pemerasan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Prediksi Skor Denmark vs Norwegia 18 November 2026: Haaland Wajib Menang, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
- 2Siapa Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres? Ini Nama yang Diusulkan
- 3Prediksi Skor Yunani vs Serbia 17 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 4Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang Pangarep, Pengusaha Kuliner Lulusan SUSS yang Kini Resmi Menikah dengan Kevin
- 5Ramalan Zodiak Minggu Ini 16–22 November 2026: Peluang Rezeki hingga Asmara
- 6Live Streaming Singapura vs Brasil Hari Ini, Cek Jam Tayangnya!
- 7Prediksi Skor Jerman vs Belanda 17 November 2026: Die Mannschaft Wajib Menang, Oranje Lebih Nyaman
- 8Prediksi Skor Wales vs Portugal 18 November 2026: Selecao Berpeluang Bangkit
- 9Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa
- 10Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN Hadapi Dinamika Global








