Akurat Logo

RUU Perampasan Aset Rampung Dibahas, Korban Investasi Bodong Bisa Dapat Ganti Rugi Langsung

Ayu Rachmaningtyas | 18 November 2026, 23:07 WIB
RUU Perampasan Aset Rampung Dibahas, Korban Investasi Bodong Bisa Dapat Ganti Rugi Langsung
DPR dan pemerintah merampungkan pembahasan RUU Perampasan Aset. - Akurat.co/Ayu Rachmaningtyas

AKURAT.CO DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. RUU tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset merupakan hasil proses panjang yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.

"Pada hari ini kami telah antara DPR. Komisi Teknis, Komisi III, dan pihak pemerintah telah menyelesaikan rapat tingkat pertama dalam memfinalkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya pada hari ini dan akan diparipurnakan dalam paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga: DPR dan Pemerintah Sepakat, RUU Perampasan Aset Melaju ke Paripurna

Dia menjelaskan, Komisi III DPR RI telah menggelar sebanyak 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, organisasi, dan berbagai pihak selama proses pembahasan RUU tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan RUU Perampasan Aset tidak hanya difokuskan untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi, tetapi juga mengatur mekanisme penggantian kerugian bagi korban kejahatan investasi.

Menurutnya, ketentuan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Sebab, selama ini banyak korban investasi bodong maupun perdagangan saham ilegal kesulitan mendapatkan kembali uang mereka.

"Ada hal yang masuk belakangan, Pak Dasco, tapi kabar baik buat para korban investasi bodong, perdagangan saham bodong, dan lain sebagainya yang kemarin banyak mengadu pada Dasco ke Komisi III karena ganti kerugiannya enggak langsung kepada mereka, selama ini ke negara dulu atau bahkan enggak sampai ke mereka sama sekali," jelasnya.

Baca Juga: Panja Komisi III DPR Rampungkan RUU Perampasan Aset, Ini Substansinya

Melalui ketentuan dalam RUU tersebut, aset milik pelaku tindak pidana yang dirampas dapat dijual untuk mengganti kerugian para korban secara langsung.

"Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi masal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut. Selain fokus utama undang-undang ini adalah perampasan aset tindak pidana korupsi," ucapnya.

Selain mengatur pemulihan kerugian korban, pihaknya juga telah memasukkan ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Hal itu dilakukan guna menjawab kekhawatiran masyarakat bahwa aturan perampasan aset berpotensi digunakan sebagai alat kekuasaan maupun sarana pemerasan.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.