Akurat Logo

Prabowo Libatkan Setneg Awasi APBN, Cegah Pemborosan dan Kebocoran

Putri Dinda Permata Sari | 18 November 2026, 22:43 WIB
Prabowo Libatkan Setneg Awasi APBN, Cegah Pemborosan dan Kebocoran
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, dalam rapat bersama Komisi XIII DPR. - YouTube DPR RI

AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, melibatkan Kementerian Sekretariat Negara dalam tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas, untuk memastikan anggaran negara tidak salah sasaran, diselewengkan, maupun bocor dalam pelaksanaan program pemerintah.

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mengawal agar setiap rupiah APBN benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

"Jadi, pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, itulah kenapa di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini, dalam tata kelola APBN itu, Kementerian Keuangan bersama Bappenas di dalam implementasinya melibatkan Kementerian Sekretariat Negara. Semata-mata untuk mengawal bahwa APBN betul-betul tepat sasaran dan akuntabel," kata Juri dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga: Cara Mengetahui Penggunaan Dana APBN 2026, Masyarakat Bisa Pantau Lewat 4 Platform Ini!

Presiden berulang kali menekankan agar penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Presiden juga mengingatkan agar tidak ada pemborosan, penyimpangan, maupun kebocoran dalam belanja pemerintah.

Menurut Juri, keberhasilan program pemerintah tidak cukup dilihat dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya kegiatan yang terlaksana. Pemerintah harus mengukur keberhasilan dari manfaat dan dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat.

"Setiap belanja pemerintah harus memberikan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi terutama dari hasil dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.

Pengawalan penggunaan anggaran tersebut menjadi penting agar program-program prioritas Presiden dapat berjalan sesuai tujuan. Dia juga mengingatkan bahwa capaian ekonomi yang telah diraih pemerintah masih perlu ditingkatkan agar manfaat pembangunan dirasakan lebih luas.

Baca Juga: Terseret Isu Endorse Rp14,7 Miliar APBN, Desta Mahendra Menangis Dengar Pertanyaan Anak yang Menohok

Dalam rapat tersebut, Juri memaparkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2026 mencapai 5,47 persen secara tahunan. Angka itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,04 persen.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2026 tercatat sebesar 4,75 persen. Sementara persentase penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau sekitar 920 ribu orang lebih sedikit dibandingkan setahun sebelumnya.

"Capaian tersebut tentu perlu terus ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat," tutur Juri.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.