Akurat Logo

Permintaan Prabowo, Pemilihan dan Pelantikan Wapres Diundur Jadi 9 Desember 2026

Putri Dinda Permata Sari | 16 November 2026, 19:55 WIB
Permintaan Prabowo, Pemilihan dan Pelantikan Wapres Diundur Jadi 9 Desember 2026
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. - Akurat.co/Putri Dinda Permata Sari

AKURAT.CO Rapat Gabungan yang diikuti seluruh pimpinan fraksi MPR, kelompok DPD, serta pimpinan MPR, memutuskan untuk mengundur jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi Rabu (9/12/2026).

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengatakan perubahan jadwal itu merupakan tindak lanjut dari surat Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan agar sidang paripurna digelar satu pekan lebih lambat dari jadwal sebelumnya, yakni 2 Desember 2026.

"Dan dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Baca Juga: KSPI Dukung Dasco Jadi Wapres, Jembatan Emas Pemerintah dengan Parpol-Sipil

Usulan perubahan jadwal itu berkaitan dengan padatnya agenda kenegaraan Presiden Prabowo. Selain itu, Presiden masih membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh guna meminta pertimbangan mengenai calon wakil presiden.

Sebelumnya, MPR telah menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Dengan jadwal tersebut, Presiden harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat 18 November 2026.

Ketentuan itu merujuk pada aturan yang mengharuskan Presiden menyampaikan dua nama calon wakil presiden selambat-lambatnya 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.

Dengan disepakatinya jadwal baru pada 9 Desember, batas waktu penyampaian dua nama calon wakil presiden kepada MPR ikut bergeser menjadi paling lambat 25 November 2026.

Selain itu, rapat gabungan juga menyepakati bahwa MPR akan melaksanakan prosesi pelantikan wakil presiden terpilih dengan berpedoman pada semangat Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Baca Juga: Cek Weton Bakal Cawapres Pengganti Gibran, Siapa yang Cocok dengan Prabowo?

"Rapat menyetujui pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia menggunakan semangat yang disampaikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar '45 di mana MPR nantinya akan melantik posisi wakil presiden terpilih," ujarnya.

Proses pemilihan wakil presiden melalui MPR merupakan praktik ketatanegaraan yang belum pernah terjadi sejak era reformasi. Karena itu, diperlukan penyesuaian serta persiapan yang lebih matang dalam pelaksanaannya.

"Memang ini adalah praktik penyelenggaraan ketatanegaraan baru, belum pernah terjadi sejak reformasi presiden atau wakil presiden dipilih oleh Majelis, baru kali ini dipilih oleh Majelis sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang," tutupnya.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.