Akurat Logo

Kekerasan Seksual Ancam Ketahanan Nasional: Satu dari Empat Perempuan Pernah Jadi Korban

Ayu Rachmaningtyas | 15 November 2026, 08:00 WIB
Kekerasan Seksual Ancam Ketahanan Nasional: Satu dari Empat Perempuan Pernah Jadi Korban
Ilustrasi kekersan seksual.

AKURAT.CO Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan, kekerasan seksual bukan sekadar kejahatan terhadap tubuh dan martabat seseorang, melainkan juga ancaman bagi masa depan bangsa dan ketahanan nasional.

Menurut Arifah, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius yang terjadi di berbagai lingkungan, mulai dari rumah tangga, satuan pendidikan, tempat kerja, ruang publik, hingga ruang digital.

Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024, satu dari empat perempuan berusia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.

Bahkan, rumah yang semestinya menjadi tempat paling aman masih menjadi salah satu lokasi terjadinya kekerasan.

“Tidak sedikit korban yang memilih diam karena rasa takut, malu, stigma di tengah masyarakat, maupun tekanan yang mereka hadapi. Padahal, dampak kekerasan seksual sangat besar, mulai dari gangguan kesehatan fisik dan psikologis, terhambatnya pendidikan, hingga terbatasnya kemandirian ekonomi perempuan dan anak,” kata Arifah, dikutip pada Minggu (15/11/2026).

Arifah menyatakan, perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian penting dalam mewujudkan ketahanan nasional serta cita-cita Indonesia Emas 2045.

Karena itu, keberhasilan perlindungan tidak cukup diukur dari jumlah regulasi maupun kasus yang tercatat.

Negara juga harus memastikan setiap laporan mendapat respons, korban memperoleh perlindungan, proses hukum menghormati hak korban, serta akses pemulihan tersedia.

Untuk memperkuat upaya tersebut, Kementerian PPPA mendorong koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas lembaga layanan, serta penyediaan layanan yang mudah diakses, inklusif, responsif, dan berperspektif korban.

Upaya ini didukung sejumlah landasan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Arifah juga mengapresiasi penerbitan buku karya Ninik Rahayu tersebut.

Menurutnya, buku itu dapat memperkaya khazanah keilmuan sekaligus meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Ia berharap buku tersebut menjadi referensi bagi berbagai pihak dalam memperkuat kebijakan dan sistem perlindungan perempuan serta anak.

“Saya berharap ada tiga hal yang bisa kita dorong bersama, yaitu memperkuat kebijakan berbasis bukti, memperkuat kolaborasi dan integrasi sistem penanganan kekerasan seksual, serta membangun gerakan bersama untuk mengubah budaya yang mentoleransi kekerasan,” ujar Arifah.

Sementara itu, penulis sekaligus Founder JalaStoria, Ninik Rahayu, mengatakan kekerasan seksual merupakan persoalan kemanusiaan yang berdampak luas terhadap korban, keluarga, masyarakat, hingga ketahanan nasional.

Baca Juga: Jadwal Konser November–Desember 2026 di Indonesia, BTS Tampil Akhir Tahun!

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.