WCCE 2026, Indonesia Targetkan Jakarta Vision Masuk Agenda Sidang Umum PBB

AKURAT.CO Pemerintah terus mendorong pengakuan ekonomi kreatif dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sejak 2018, pemerintah Indonesia telah mengangkat isu ekonomi kreatif ke tingkat global melalui sejumlah inisiatif, termasuk resolusi PBB yang diadopsi pada 2019 dan 2023.

Pada tahun ini Indonesia juga tengah mendorong pembaruan resolusi mengenai ekonomi kreatif dalam Sidang Umum ke-81 PBB.

"Mulai tahun ini, isu ekonomi kreatif akan dibahas setiap dua tahun sekali dalam Sidang Umum PBB dengan mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)," kata Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, dalam Konferensi Dunia ke-5 tentang Ekonomi Kreatif atau World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Jakarta Vision direncanakan menjadi dokumen kesepakatan internasional yang akan dibawa ke Majelis Umum PBB atau United Nations General Assembly (UNGA) pada Desember 2026.

Baca Juga: WCCE 2026 Momentum Indonesia Dorong Ekonomi Kreatif Masuk Agenda Pembangunan Global

Dokumen tersebut telah melalui proses pembahasan sejak tahun lalu dengan melibatkan pemerintah, pelaku ekonomi kreatif, akademisi internasional, asosiasi, serta berbagai pemangku kepentingan.

"Hasil kesepakatan mereka akan disahkan dalam pertemuan bilateral yang diikuti 38 kepala delegasi atau head of delegation setelah makan siang. Kami akan mengesahkannya menjadi sebuah dokumen bernama Jakarta Vision," ujar Teuku Riefky.

Menurutnya, perkembangan sektor ekonomi kreatif tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di sejumlah negara berkembang atau global south.

Kondisi tersebut mendorong semakin banyak negara untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai bagian dari agenda pembangunan.

Dalam hal ini, Jakarta Vision ditargetkan masuk agenda PBB, maka melalui WCCE yang merupakan forum internasional yang pertama kali digagas Indonesia lewat Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) bersama Kementerian Luar Negeri pada 2018.