DPR Minta Pemerintah Jamin Keamanan WNI dan Fasilitasi Jemaah Umrah Terdampak Serangan di Riyadh

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, meminta pemerintah menjamin keamanan warga negara Indonesia (WNI) menyusul serangan kelompok Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi.

Ia juga mendorong pemerintah memfasilitasi jemaah Indonesia yang gagal berangkat umrah akibat insiden tersebut.

“Kita tentu merasa prihatin atas insiden serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kita mengutuk keras perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu,” kata Sukamta, Rabu (14/10/2026).

Kelompok Houthi dilaporkan melakukan rangkaian serangan di Bandara Internasional King Khalid di Riyadh dan Bandara Internasional King Fahd di Dammam. Serangan terparah disebut terjadi di Bandara Riyadh pada akhir pekan lalu.

Insiden tersebut memicu kepulan asap hitam dan kebakaran di sekitar bandara hingga mengganggu operasional penerbangan. Laporan awal menyebutkan 14 orang meninggal dunia dan 309 orang mengalami luka-luka.

Hingga Minggu (11/10/2026) malam waktu Arab Saudi, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh menyatakan belum ada WNI yang teridentifikasi menjadi korban dalam insiden tersebut.

Sukamta menjelaskan, KBRI Riyadh telah melakukan sejumlah langkah tindak lanjut, termasuk menghubungi jaringan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang bertugas di berbagai rumah sakit di Riyadh serta komunitas WNI yang bekerja di maskapai Flynas di Terminal 3 Bandara King Khalid.

Ia berharap KBRI Riyadh terus memantau kondisi WNI di Arab Saudi, termasuk jemaah umrah Indonesia yang berpotensi terdampak gangguan penerbangan.

KBRI Riyadh juga telah memberikan bantuan kepada tiga WNI atau pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara King Khalid.

Sementara itu, otoritas Arab Saudi dilaporkan menutup bandara tersebut hingga Sabtu (17/10), menyusul rangkaian serangan yang terus terjadi.

Terkait situasi tersebut, Sukamta menyatakan Komisi I DPR akan mengawasi kesiapan diplomasi dan layanan konsuler melalui Kementerian Luar Negeri, KBRI Riyadh, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah.

Pengawasan itu dilakukan untuk memastikan layanan bagi WNI yang terdampak tetap berjalan dengan baik.

“Perwakilan Indonesia perlu memiliki mekanisme respons yang jelas bagi WNI yang membutuhkan informasi, pendampingan, atau bantuan darurat,” jelasnya.

Ia juga meminta pemerintah menetapkan indikator penanganan yang dapat dievaluasi.

Indikator tersebut meliputi kecepatan penyampaian informasi, kepastian pendataan jemaah umrah, PMI, dan WNI lainnya di Arab Saudi, akses terhadap layanan, serta penyelesaian pengaduan.

“Dengan ukuran yang jelas, koordinasi lintas lembaga benar-benar berjalan atau masih menyisakan celah yang menyulitkan WNI. Kami percaya perwakilan Indonesia di Arab Saudi akan memberikan layanan yang maksimal,” ujarnya.

Sebelumnya, KBRI Riyadh telah mengimbau WNI yang memiliki rencana penerbangan untuk memeriksa dan mengonfirmasi jadwal secara langsung kepada maskapai sebelum berangkat ke bandara.

Jemaah umrah juga diminta mengikuti arahan otoritas setempat serta memantau informasi resmi dari KBRI, pihak bandara, dan maskapai.

“Imbauan tersebut penting, tetapi perlu diikuti langkah yang lebih terkoordinasi. Termasuk agar pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait memfasilitasi jemaah Indonesia yang gagal berangkat umrah karena penutupan Bandara Riyadh,” tutur Sukamta.

Baca Juga: RAPBD DKI Jakarta 2027 Naik Jadi Rp82,89 Triliun, Berikut Rincian Anggarannya