Prabowo Jadikan Karhutla Prioritas Utama, Minta Kebutuhan Pemadaman Segera Dilaporkan

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

Ia meminta jajarannya tidak ragu menyampaikan kebutuhan yang diperlukan untuk mempercepat upaya pemadaman.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas yang membahas penanganan karhutla secara hibrida dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).

"Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kamu butuh, sampaikan. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini," ujar Prabowo.

Dalam rapat tersebut, Prabowo juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk para panglima, kepala kepolisian daerah (kapolda), dan pemerintah daerah.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor diperlukan agar upaya pemadaman berjalan optimal. Namun, penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman setelah kebakaran terjadi, melainkan harus mengutamakan pencegahan.

Salah satu langkah yang didorong adalah meningkatkan jumlah polisi hutan hingga 70.000 personel.

Prabowo menilai jumlah polisi hutan saat ini belum memadai untuk menjaga kawasan hutan Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk kebakaran.

"Kalau memang saya minta 70.000 polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita," imbuhnya.

Untuk mendukung rencana tersebut, Prabowo meminta penguatan kapasitas personel melalui pelatihan.

Ia juga meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) membantu proses pendidikan polisi hutan.

“Kapolri nanti bisa bantu, ya, mendidik polisi hutan,” ucap Prabowo.

Selain penambahan personel, Presiden menekankan pentingnya pencegahan dan mitigasi karhutla secara presisi hingga tingkat desa.

Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi kebakaran sejak dini sebelum meluas.

Prabowo mengatakan strategi tersebut telah dibahas bersama para pakar dari berbagai perguruan tinggi, profesor, serta ahli dari daerah yang memahami kondisi wilayah masing-masing.

“Paling utama nanti adalah pencegahan, presisi, dan mitigasi di tingkat paling bawah, di tingkat desa,” katanya.

Baca Juga: OTT KPK di BNPB, Pejabat dan Sejumlah Pihak Swasta Ditangkap