Prabowo Akan Tambah Polisi Hutan Jadi 70 Ribu Personel dalam Empat Tahun

AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, akan menambah jumlah polisi hutan secara signifikan hingga 70.000 orang, untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan kawasan hutan. Jumlah polisi hutan yang saat ini hanya 4.500 orang, sehingga tidak akan maksimal bekerja untuk mencegah penjarahan liar hingga pembakaran hutan.

"Menjaga puluhan juta (hektare) hanya ada 4.500 polisi hutan. Bagaimana terhadap penjaran liar, bagaimana mereka yang membakar hutan, kita terus akan memperbaiki," ujar Prabowo, dalam acara penyerahan hasil penertiban Satgas PKH, di Gedung Kejagung, Jakarta, dikutip Rabu (7/10/2026).

Dia menjelaskan, penambahan personel ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran negara. Berdasarkan perhitungan sementara, jumlah polisi hutan diproyeksikan mencapai sekitar 21.000 personel pada 2027.

Baca Juga: Strategi Baru Memadukan Tanaman Kehutanan dan Pertanian Tanpa Merusak Lingkungan

Dengan demikian, Prabowo memperkirakan target 70.000 polisi hutan dapat tercapai dalam waktu sekitar tiga hingga empat tahun. "Saya telah mengajukan APBN, kalau tidak salah tambahan 4.500 polisi hutan menjadi 70.000 polisi hutan," ucap dia.

Namun, penguatan jumlah personel tidak hanya diperlukan untuk sektor kehutanan. Dia menyoroti masih terbatasnya jumlah petugas dan sarana pendukung di sejumlah titik strategis, termasuk pelabuhan dan lapangan terbang.

Pemerintah memahami keterbatasan tersebut, dan akan terus melakukan pembenahan secara bertahap. Prabowo pun yakin Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan dan memperkuat kapasitas negara dalam menjaga kepentingan nasional.

Baca Juga: Pemprov Jabar Ambil Alih Hak Pengelolaan Tanah Milik PTPN dan Perhutani

"Di tengah perlawanan dan tantangan yang kita hadapi, percayalah, NKRI kuat. Percayalah bahwa kita nanti akan unggul, dan itu tidak lama lagi," katanya.

Dia menekankan, setiap kebijakan yang diambil pemerintah akan berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Prabowo pun meminta seluruh menteri dan kepala badan menjadikan kepentingan rakyat sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang diambil.

"Kalau ada kebijakan yang harus kita ambil, tanya. Kebijakan ini menguntungkan bangsa, menguntungkan rakyat, terutama rakyat kecil," tutup Prabowo.