Menko Polkam Dudung Singgung Eskalasi Politik Sidang Putusan Syarat Pendidikan Gibran di MK

AKURAT.CO Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman melakukan serah terima jabatan dengan Djamari Chaniago, usai dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, di Gedung Utama Kemenko Polkam RI, Jakarta Pusat,Senin (5/10/2026).

Dudung mengatakan, terdapat dua tugas utama atau prioritas dari Menko Polkam sebelumnya, yaitu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta ekspor benih lobster (benur) ilegal.

"Pak Djamari tadi menyampaikan kepada saya yang menjadi prioritas itu dalam waktu dekat adalah karhutla. Termasuk tentang penanganan eksportir benur yang dilakukan secara ilegal," kata Dudung.

Baca Juga: Usai Dilantik Jadi Menko Polkam, Dudung Fokus Perkuat Sinkronisasi Kebijakan

Untuk itu pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi dengan kementerian terkait, dan turun langsung ke lokasi karhutla dalam waktu dekat.

"Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama ini sesuai perintah Bapak Presiden agar dituntaskan, tidak ada lagi kegiatan ilegal, kegiatan yang menyimpang dari aturan sehingga Asta Cita ke depan akan semakin cepat terwujud," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga diminta untuk menjaga eskalasi politik berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gugatan syarat ijazah Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

"Kita lihat di media saat ini sedang tren ya, kita sikapi bagaimana keputusan dari Mahkamah Konstitusi, nanti kita lihat. Artinya bahwa apa yang menjadi keputusan secara hukum kita junjung tinggi," ucapnya.

Dia menghimbau agar masyarakat tidak mempersepsikan putusan MK secara liar di media sosial, hingga membuat situasi politik tidak stabil.

Baca Juga: Dudung: Jangan Ada APH Termasuk TNI yang Hambat Ekspor Jika Tak Ada Aturan Dilanggar

"Pemahaman saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa di media sosial dan sebagainya tidak kemudian mempersepsikannya masing-masing, kita tetap jaga keutuhan, persatuan dan kesatuan sehingga situasi politik tidak kemudian semakin runyam. Kita yakini supremasi hukum ditegakkan," jelasnya.

Sesuai arahan Presiden Prabowo agar situasi politik harus tetap stabil dan terkendali, pihaknya akan segera melakukan sowan kepada ketua-ketua partai dan berkooridinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

"Bapak Presiden pun menyampaikan bahwa situasi politik ini harus betul-betul bisa terkendali dan nanti akan saya koordinasikan dengan semua kementerian yang terkait, baik kepolisian, kejaksaan, termasuk nanti kepada para ketua partai," tegasnya.