Antisipasi Perubahan Dapil di Pemilu 2029, Bawaslu Perkuat Pengawasan

AKURAT.CO Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mulai mematangkan langkah strategis untuk menghadapi potensi perubahan dalam penataan daerah pemilihan (dapil) menjelang Pemilu 2029.

Anggota Bawaslu, Herwyn J.H. Malonda, mengatakan, penyesuaian utama yang dilakukan berfokus pada penguatan metode serta arah pengawasan di lapangan. Agar proses pemilu berjalan lebih efektif dan akurat.

"(Jika terjadi perubahan dapil), yang berubah sebenarnya terkait dengan strategi pengawasannya,” ujar Herwyn, dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).

Menurut Herwyn, penguatan strategi ini sangat krusial mengingat proses pengkajian dapil menuntut ketelitian yang tinggi.

Terlebih lagi, Bawaslu perlu mengantisipasi potensi penyerahan kewenangan penataan tiga jenis pemilihan sekaligus kepada penyelenggara pemilu.

Baca Juga: Bawaslu Buka Peluang Tambah Dapil di Pemilu 2029, Ini Alasannya

"Memang kemarin karena keputusan pembentuk undang-undang penataan dapil DPR RI, DPRD Provinsi hanya lampiran dari undang-undang saja, maka ke depan kalau seandainya itu full tiga jenis pemilihan DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota diserahkan ke KPU, berarti peningkatan kapasitas jajaran kita juga bertambah. Dan ini harus memikirkan, ini ada kan beberapa prinsip penataan dapil," jelasnya.

Lebih lanjut, Herwyn mengingatkan bahwa pembentukan daerah pemilihan tidak boleh hanya dilihat dari aspek visual peta administratif semata.

Kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam, mulai wilayah perairan hingga pegunungan, turut berdampak langsung terhadap efektivitas kinerja para wakil rakyat terpilih nantinya.

"Kan kita ada juga wilayah dibatasi lautan, sungai, gunung-gunung yang bisa saja agak susah untuk dilakukan karena dia kan berpengaruh pada kerja-kerja legislatif. Dia tidak akan terkunjungi karena dia terhambat. Nah, dapil itu kan sangat berpengaruh untuk itu. Dan bisa saja dapil itu kelompok-kelompok tertentu merasa tidak terwakili. Karena dia agak susah memilih orang, atau juga di satu sisi ketika sudah terpilih, susah untuk mengunjungi konstituennya," terang Herwyn.

Ia menegaskan bahwa penataan dapil memegang peranan yang sangat fundamental dan berdampak luas terhadap kualitas representasi politik di parlemen.