Prabowo Minta Mafia dan Kartel Haji Diberantas, Dorong Audit Forensik Keuangan

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto mendorong pembenahan menyeluruh tata kelola haji dan umrah, mulai dari pengelolaan keuangan haji hingga pemberantasan praktik-praktik yang merugikan jemaah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, serta Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, usai diterima Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Menurut Irfan, Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap upaya pembersihan ekosistem haji dan umrah dari berbagai praktik curang yang selama ini merugikan calon jemaah.

Selain juga mengapresiasi langkah Kemenhaj yang telah meluncurkan hotline pemberantasan mafia haji dan umrah.

"Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah," jelasnya.

Baca Juga: Menhaj Menghadap Presiden Prabowo, Laporkan Potensi Kenaikan BPIH 2027

Irfan menyebut dukungan presiden menjadi penguat bagi Kementerian Haji dan Umrah untuk terus melakukan penataan.

"Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umrah, supaya jemaah tidak terugikan. Sapu, istilah beliau adalah sapu sajalah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah," jelasnya.

Selain pembenahan ekosistem layanan, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada tata kelola keuangan haji.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, Presiden Prabowo mendorong dilakukannya audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi yang ada saat ini.

"Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji," ujarnya.