Dukung Pendidikan Gratis hingga Perguruan Tinggi, Muzani Ingatkan Perhitungan Biaya Harus Matang

AKURAT.CO Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menyambut baik gagasan pemberian pendidikan gratis mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Namun, dia mengingatkan agar rencana tersebut diikuti dengan perhitungan pembiayaan yang matang.

Menurutnya, pendidikan gratis dari jenjang SD hingga perguruan tinggi merupakan gagasan yang baik dan perlu didukung. Meski demikian, besarnya biaya menjadi hal yang perlu dipikirkan dalam penerapannya.

"Ya saya kira gagasan dan pandangan pemberian pendidikan gratis dari sd sampai perguruan tinggi adalah sebuah gagasan yang sangat mulia, sangat baik dan sangat luar biasa. Kami menyambut gagasan itu dengan bagus, dengan gembira. Kami mensupport gagasan itu dengan luar biasa," kata Muzani saat peluncuran buku Risalah dan Sejarah di gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Minggu (27/9/2026).

Baca Juga: Demi Sekolah Gratis, Pemerintah Rombak Anggaran Pendidikan 2027 Sebesar Rp824 Triliun

Dia menilai, gagasan pendidikan gratis tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar, sehingga implementasinya harus dipikirkan dengan mendalam. "Tapi sebagai sebuah gagasan itu luar biasa luhur betul dan saya setuju. Kita support dan dukung," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan grand design pendidikan 2027 untuk mengatur pelaksanaan program pendidikan gratis, termasuk rencana sekolah negeri gratis hingga perguruan tinggi negeri (PTN). Namun, program tersebut tidak akan dibiayai melalui tambahan anggaran baru.

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan pemerintah justru akan meninjau dan mendesain ulang penggunaan anggaran pendidikan yang telah dialokasikan dalam RAPBN 2027. Total anggaran pendidikan yang dibahas pemerintah berada di kisaran Rp820 triliun hingga Rp824 triliun.

Baca Juga: Kuliah Gratis Butuh Rp110 Triliun, Mau Diambil dari Anggaran MBG?

"Arahan dari Presiden adalah untuk membuat grand design, coba lihat lagi uang Rp824 triliun satu tahun, itu bukan uang yang kecil, bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari situ," kata Suahasil dalam Konferensi Pers Sinergi Kebijakan Moneter & Fiskal di Bank Indonesia (BI), Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Anggaran pendidikan tersebut selama ini tersebar di berbagai pos pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah akan melihat kembali desain penggunaan anggaran secara menyeluruh sebelum menentukan skema pelaksanaan pendidikan gratis.

"Ini tentu arahan untuk melakukan overview terhadap ini semua. Ini adalah arahan yang sangat penting dari Bapak Presiden kita," ujarnya.