Pimpinan DPR Terima Audiensi Warga dan Aliansi Bahas Persoalan Reforma Agraria

AKURAT.CO Pimpinan DPR RI menerima audiensi dari sejumlah perwakilan elemen masyarakat, di antaranya warga Kampung Kebon Sayur, Aliansi Rakyat Agraria Rancapinang-Pandeglang, serta Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, serta Cucun Ahmad Syamsurizal. Mengawali audiensi, Saan menyampaikan apresiasi atas kedatangan perwakilan warga dan elemen masyarakat agraria untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
"Terima kasih sudah hadir di DPR terkait dengan berbagai persoalan dan aspirasi yang mau disampaikan. Sekarang juga bertepatan dengan Hari Tani Nasional, mudah-mudahan semua yang disampaikan nanti kita diskusikan, bicarakan, dan bisa kita tindak lanjuti secara bersama-sama," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Baca Juga: 139 Delegasi Masyarakat Bersorak Gembira Sambut Pengesahan RUU Reforma Agraria
Dia kemudian mempersilakan para perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masing-masing kelompok. Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat AGRA, Saiful Watoni, menyampaikan sejumlah poin kritis terkait regulasi dan persoalan agraria yang dihadapi masyarakat, khususnya petani, nelayan, masyarakat adat, hingga masyarakat miskin kota.
Dia menyoroti regulasi terkait Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria, yang dinilai terburu-buru disahkan dan minim partisipasi. Menurutnya, reforma agraria tidak boleh hanya dipersempit sebatas penanganan konflik atau pengadministrasian tanah belaka.
"Reforma agraria bukan perkara sederhana. Hal yang paling utama adalah bagaimana memastikan kepemilikan tanah bagi kaum tani serta menjamin akses terhadap penataan produksi hingga ke pemasaran," kata Saiful.
Baca Juga: Kewenangan ATR/BPN Bakal Terbagi di RUU Reforma Agraria, Konflik Agraria Komunal Masuk LPRA
AGRA juga mengkritisi penetapan subjek dan objek reforma agraria dalam draf undang-undang yang dinilai multitafsir, serta menolak adanya dikotomi penetapan lokasi prioritas dan non-prioritas. Seluruh persoalan agraria rakyat di Indonesia harus diperlakukan sebagai skala prioritas.
Di akhir penyampaiannya, perwakilan AGRA secara simbolis menyerahkan dokumen kertas posisi yang berisi poin-poin masukan dan kritik secara rinci kepada pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti.
Senada dengan AGRA, perwakilan aliansi yang lain juga menyampaikan kritik terhadap UU Pengaturan Reforma Agraria. Mereka meminta regulasi tersebut harus menjadi landasan pasti bagi masyarakat atas hak-hak tanah.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 2Rusia Gempur Kyiv dengan Rudal Balistik, Tiga Jembatan Strategis di Sungai Dnipro Hancur
- 3Stok Rudal Menipis, Angkatan Laut AS Akui Gunakan Tomahawk Kedaluwarsa untuk Perang Iran
- 4Persib Bandung vs Shan United di Shopee Cup 2026 Malam Ini, Catat Jadwal dan Cara Menontonnya
- 5PBSI Panggil 6 Juara Dunia Junior Masuk Pelatnas Cipayung Tanpa Tunggu Periode Baru
- 6Di Tengah Pertemuan Trump-Putin-Xi, Inggris Justru Komitmen Kirim 1.000 Drone ke Ukraina
- 7Cara Cek Desil Bansos 2026 Pakai NIK KTP, Simak Syarat Dapat BSU Rp900 Ribu
- 8Temui Dasco di DPR, Menhan Sjafrie: Saya Tidak Berniat dan Tidak Berminat Bahas Cawapres
- 9Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata
- 10Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa









