Humas Kementerian Lembaga Harus Bersinergi Hadapi Penyebaran Disinformasi dan Hoaks

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menyatakan bahwa ruang digital kini menjadi medan strategis yang dapat memengaruhi opini, pola pikir, hingga karakter masyarakat. Untuk itu, seluruh unsur pemerintah perlu memperkuat koordinasi untuk menghadapi disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK).

Dia pun mengibaratkan ruang digital sebagai medan pertempuran yang harus dikuasai, agar tidak dimanfaatkan pihak lain dengan tujuan tertentu. Maka, ruang digital memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat.

"Medan digital sekarang sangat strategis. Saya ibaratkan sebagai Padang Kurusetra atau medan tempur yang sangat besar. Ruang digital saya katakan juga sebagai medan kritik, medan yang siapa pun bisa menguasainya maka akan memenangkan pertempuran. Apabila tidak kita kuasai, maka akan dikuasai orang lain dengan tujuan tertentu," kata Djamari saat membuka Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).

Baca Juga: BNI Tegaskan Undian Rejeki wondr BNI HUT RI ke-81 adalah Hoaks

Penyebaran narasi negatif, seperti kata-kata kasar hingga konten tidak senonoh di media sosial, dapat berdampak terhadap pola pikir masyarakat dalam jangka panjang. Sebab, Apa yang ada di pikiran akan memengaruhi apa yang akan dikerjakan dan hal itu berkembang menjadi pembentukan karakter.

"Jangan sampai kita lengah sehingga karakter bangsa ini berubah menjadi lemah, mudah menyerah, dan pesimis. Kita tidak bisa menyerahkan negeri ini kepada orang-orang yang pesimis," ujarnya.

Jika ruang informasi sudah dikuasai pihak lain, maka pemerintah membutuhkan sumber daya lebih besar untuk mengembalikan situasi tersebut. Karena itu, dalam menghadapi DFK, pengelolaan informasi publik saat ini tidak hanya menjadi tugas administratif kehumasan, tetapi bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional dan kepercayaan masyarakat.

Djamari pun meminta humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah bertransformasi menjadi pengelola komunikasi strategis yang mampu menghadirkan informasi yang benar dan membangun.

"Tidak ada orang lain lagi. Kita sendiri yang harus berjuang bersama-sama menguasai ruang digital untuk mencegah DFK," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan forum Bakohumas menjadi momentum untuk menyatukan narasi komunikasi pemerintah, baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Menurutnya, komunikasi pemerintah harus memiliki narasi yang jelas dan penyampaian yang menjangkau masyarakat hingga daerah.

Baca Juga: Puan Ajak Masyarakat Jaga Ruang Digital dari Hoaks dan Politik Kebencian

"Jadi tentu kita dalam kerangka tugas komunikasi dari pemerintahan, yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi," ujarnya.

Kerja sama antarkehumasan diperlukan untuk menghadapi penyebaran disinformasi dan hoaks. Baik antar kementerian, lembaga maupun juga daerah. Pihaknya pun berharap forum Bakohumas dapat menjadi agenda rutin sebagai ruang evaluasi komunikasi pemerintah.

"Ini juga bentuk evaluasi. Jadi kalau ada hal-hal yang memang kurang cepat dilakukan pemerintah, ada komunikasi yang dianggap masih lambat atau belum jelas, ini juga menjadi forum bagi kami untuk evaluasi diri," tegasnya.