Menhut Raja Juli Terlalu Lamban Atasi Karhutla

AKURAT.CO Partai Gelora Indonesia mengkritik kinerja Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang dinilai tidak paham dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah, terutama di Sumatera dan Kalimantan.

Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora, Rully Syumanda, menilai Menhut lamban dalam penanganan dini karhutla, bahkan terkesan tidak mengetahui bagaimana cara mencegah terjadinya karhutla agar tidak melebar ke mana-mana.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, luas lahan terbakar sudah mencapai 38.310,89 hektar sejak awal tahun ini hingga Juni 2026. Kobaran api ini terjadi di berbagai wilayah, mulai dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, hingga Riau.

Baca Juga: Lima Langkah Nyata Pemprov Kalsel Bersatu Padu Padamkan Karhutla

"Kalau umpamanya sesudah kebakaran, ya itu cuma perlu pemadam kebakaran, tidak perlu seorang Menteri Kehutanan," kata Rully dalam keterangannya, Minggu (30/8/2028).

Sebagai Menhut, Raja Juli seharusnya bisa merespon cepat, karena titik-titik apinya sudah muncul dan sudah diketahui di mana saja melalui satelit.

Bukan sebaliknya, menunggu titik-titik api tersebut semakin membesar dan cakupan wilayah hutan yang terbakar semakin meluas, hingga menimbulkan dampak masif terhadap kesehatan, lingkungan, dan ekonomi, serta protes dari negera tetangga.

Rully menyesalkan sikap Menhut yang terkesan menunggu dan baru bertindak, setelah ada arahan dan perintah dari Presiden Prabowo Subianto yang turun langsung mengatasi bencana karhutla tersebut.

Menurutnya siklus tahunan karhutla, bahkan juga banjir sebenarnya sudah memiliki pola yang terprediksi, terutama saat memasuki fase El Nino. Bahkan teknologi untuk mendeteksi ancaman karhutla, seperti penginderaan Satelit NOAA sudah tersedia sejak puluhan tahun lalu.

Menhut seharusnya bisa memanfaatkan data penginderaan jauh secara real-time untuk melakukan tindakan pencegahan dini, ketimbang menunggu bencana membesar.

Baca Juga: Apa Itu Water Bombing untuk Memadamkan Karhutla? Begini Cara Kerjanya!

"Teknologinya sudah tersedia sejak tahun 1982. Harusnya sekarang jauh lebih canggih. Gampang sekali melihat titik api ada di mana, hari ini ada satu, besok tiga, dikonsesi siapa. Seharusnya menteri langsung panggil dan beri teguran keras pemilik konsesinya saat itu juga," tegasnya.

Selain menyoroti lemahnya respon cepat, dia juga mengkritik motivasi di balik pembiaran titik api yang kerap dilakukan demi efisiensi biaya pembukaan lahan (land clearing) berbiaya murah.

Menurutnya, motivasi utama di balik tindakan ini adalah efisiensi biaya pembukaan lahan oleh pemegang izin konsesi, tanpa memedulikan dampak kerugian sosial dan ekonomi masyarakat luas.