Pimpinan DPR Audiensi Terbuka dengan AMPB, Bahas RUU Perampasan Aset hingga Hak-hak Rakyat

AKURAT.CO Pimpinan DPR membuka ruang audiensi bersama perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), untuk mendengarkan secara langsung aspirasi yang disampaikan.

Audiensi dipimpin Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Sebelum audiensi, perwakilan AMPB sebelumnya diundang masuk ke dalam Rapat Paripurna DPR, yang salah satu pembahasannya adalah laporan proses Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana atau RUU Perampasan Aset.

Dalam pertemuan tersebut, 14 perwakilan AMPB satu persatu menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan dewan.

Antara lain memastikan RUU Perampasan Aset benar-benar disahkan pada 15 Desember 2026. Jika tidak mereka meminta seluruh pimpinan DPR untuk mundur.

Baca Juga: Rapat Paripurna DPR Putuskan RUU Perampasan Aset Disahkan Paling Lambat Desember 2026

Kemudian meminta kepada DPR untuk mengamankan aksi yang berlangsung hari ini, serta mendengarkan aspirasi rakyat dengan sebaik-baiknya.

Setelah mendengar dengan seksama, Dasco mengatakan bahwa pihaknya telah memutuskan pengesahan RUU Perampasan Aset rampung sesuai tanggal yang disepakati dalam Rapat Paripurna DPR.

"Tadi di dalam rapat paripurna, kita sudah sampaikan, sepakati dan disetujui. Bahwa limit waktu paling lambat untuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026," jelasnya.

Setelahnya, AMPB meminta pimpinan DPR membuat pernyataan tertulis bahwa janji tersebut harus ditepati.

Surat tersebut pun dibuat dan ditandatangani oleh para pimpinan DPR dan perwakilan AMPB.

Baca Juga: AMPB Ikut Rapat Paripurna DPR, 14 Perwakilan Sampaikan Aspirasi

Usai audiensi, belasan perwakilan AMPB melanjutkan aksi demo di depan Gedung DPR. Para pimpinan dan anggota DPR juga ikut mendengarkan aspirasi secara langsung.