Waspada Demo 27 Agustus 2026 Jadi Celah Melemahkan Indonesia

AKURAT.CO Rencana aksi massa 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR RI perlu dilihat lebih dari sekadar dinamika politik domestik, tetapi juga dalam konteks persaingan geopolitik yang semakin kompleks.

Sejumlah kelompok masyarakat diberitakan bakal menyampaikan tuntutan dengan dua isu utama yaitu percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberian hukuman mati kepada koruptor, di kawasan Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Hari ini tersiar pula informasi bahwa ada kelompok masyarakat lain yang akan berdemonstrasi, menyampaikan dukungan terhadap program-program pemerintahan Prabowo-Gibran pada hari dan lokasi yang sama.

Baca Juga: Daftar Jalur Alternatif Hindari Macet Saat Demo 27 Agustus 2026 di Jakarta, Cek Rute Pengganti

Menyikapi perkembangan tersebut, aktivis 98 Resolution Network, Eli Salomo, menilai aksi masyarakat menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari demokrasi dan harus dihormati.

Namun, pemerintah dan masyarakat perlu mewaspadai kemungkinan pihak tertentu mencoba memanfaatkan celah dalam ruang demokrasi untuk kepentingan kelompoknya, bahkan untuk kepentingan negara lain.

"Demonstrasi dan kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari demokrasi dan sudah menjadi komitmen Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melindunginya, tapi yang perlu diwaspadai adalah ketika aspirasi yang sebenarnya bertujuan untuk perbaikan kondisi bangsa malah kemudian berbaur dengan kepentingan pihak lain untuk menciptakan ketidakpastian," ujar Eli Salomo dalam keterangan kepada media, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, konsekuensi dari keterbukaan global dan perang pengaruh antar negara utama maka segala usaha untuk mendominasi atau upaya penguasaan terhadap negara lain.

Dimulai dari negosiasi hingga menciptakan kondisi yang tidak stabil melalui pembentukan opini, amplifikasi informasi di media sosial, disinformasi, provokasi, maupun pemanfaatan konflik domestik.

Baca Juga: Nama Dicatut Soal Pemblokiran Rekening Pendemo Pati, Habibur Rochman: Itu Bukan Saya

"Proxy tidak selalu berbentuk aktor bersenjata. Dalam era perang informasi, masyarakat, media sosial dan konflik politik dapat menjadi ruang pertarungan pengaruh," jelasnya.

Dia yakin bahwa Presiden Prabowo sangat menyadari pelaksanaan Program Asta Cita juga membutuhkan tindakan politik luar negeri yang tepat. Prabowo tidak mau Indonesia menjadi objek global melainkan harus menjadi subjek.

"Kita tidak berposisi mendukung satu blok global tetapi kita membangun kolaborasi dengan negara-negara dunia demi perwujudan kepentingan nasional kita. Posisi geopolitik Indonesia yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat bukan negara yang bermental inferior" ucap Eli.