Belajar dari Gempa NTT, Pemerintah Diminta Siapkan Lembaga Khusus Penanganan Bencana

AKURAT.CO Pemerintah didorong membentuk lembaga ad hoc untuk memperkuat penanganan bencana, terutama dalam aspek koordinasi, penganggaran, dan komunikasi publik.

Pengamat kebijakan publik, Rian Nugroho, menyampaikan usulan tersebut saat menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Gempa NTT: Antara Risiko Geologi, Kebijakan, dan Nasib Warga" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Menurut Rian, lembaga tersebut tidak perlu bersifat permanen.

Pemerintah dapat membentuknya melalui keputusan presiden (Keppres) dengan masa kerja tertentu dan memperpanjangnya sesuai kebutuhan.

"Kita perlu mempunyai kelembagaan kebencanaan. Tetapi kelembagaan itu tidak harus dalam bentuk kelembagaan yang menetap," ujarnya.

Rian juga mengusulkan pemerintah menyiapkan anggaran cadangan bencana berdasarkan data kejadian selama 10 tahun terakhir.

Dana tersebut, kata dia, harus memiliki dasar hukum yang jelas dan hanya dapat digunakan ketika terjadi bencana.

"Anggaran kebencanaan itu dirata-ratakan per tahun selama 10 tahun terakhir dan dialokasikan. Dana itu tidak boleh digunakan kecuali benar-benar untuk bencana," katanya.