Dasco Ikut Rapat Komisi II, Bahas Gaji Kepala Daerah hingga Dana Bagi Hasil

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri rapat Komisi II untuk membahas sejumlah persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.
Dalam rapat tersebut, DPR memfokuskan pembahasan pada remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil (DBH), hingga upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/7/2026), dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda.
Rapat turut dihadiri Menteri Dalam Negeri beserta jajaran, pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), serta perwakilan asosiasi wakil kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR mengatakan, pelaksanaan rapat di masa reses menjadi langkah yang tidak biasa karena seluruh anggota komisi sejatinya sedang berada di daerah pemilihan.
Baca Juga: Dasco Terima Audiensi Apkasi, Serap Aspirasi Daerah soal Efisiensi Anggaran
Namun, menurut Rifqi, berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah perlu segera dicarikan solusi.
"DPR RI, termasuk Komisi II di dalamnya, hari ini sedang dalam masa reses. Sehingga rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum ini menjadi sangat spesial dan urgen bagi kami karena pimpinan dan anggota sejatinya telah berada di dapil masing-masing," jelasnya.
Rifqi mengatakan, rapat digelar sebagai tindak lanjut atas surat Dewan Pengurus Apkasi yang meminta Komisi II memfasilitasi pembahasan sejumlah persoalan strategis di daerah.
"Berdasarkan surat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia yang memohon kepada Komisi II DPR RI untuk memfasilitasi pembahasan mengenai remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, peningkatan pendapatan asli daerah," jelasnya.
Rapat juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara jajaran Apkasi dengan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, beberapa waktu lalu.
"Minggu lalu ketua umum Apkasi beserta jajaran pengurus Apkasi telah bertemu dengan Wakil Ketua DPR, Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, dan hasil dari pertemuan itu kira-kira kami tindak lanjuti melalui RDP dan RDPU hari ini," tutur Rifqi.
Selain membahas persoalan fiskal daerah, Komisi II juga menyoroti keberlanjutan anggaran daerah untuk membiayai aparatur sipil negara (ASN), khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Rifqi menegaskan bahwa DPR tidak ingin kondisi keuangan daerah menyebabkan pemerintah daerah kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran gaji para pegawai.
"Kami terus memikirkan nasib ASN terutama PPPK di daerah. Jangan sampai kemudian APBD kita tergerus dan kemudian tidak mampu membayar gaji mereka dan mereka terancam nasib dan masa depannya," katanya.
Rifqi berharap rapat bersama pemerintah, pimpinan DPR, dan asosiasi kepala daerah tersebut dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah. Sekaligus memperbaiki kondisi fiskal daerah, agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Baca Juga: Dasco Persilakan Komisi III Bahas RUU Perampasan Aset Saat Reses, Bantah DPR Lamban
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Belajar dari Jepang, Erick Thohir Ingin Timnas Indonesia Punya Dua Skuad Berkualitas
- 2Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 3Kalender Jawa 14 Oktober 2026: Rabu Wage Dikenal Punya Watak Teguh dan Penuh Pertimbangan
- 4Aprilia Buang Peluang Emas Meski Kuasai 4 Besar di Mandalika, Marc Marquez Pemenang Sesungguhnya!
- 5Kalender Jawa 13 Oktober 2026: Watak Weton Selasa Pon, Setia tetapi Mudah Cemburu
- 6Bangkai Kapal Tertua di Dunia Berusia 4.700 Tahun Ditemukan di Turki, Apa Saja yang Terungkap?
- 7Rusia Perluas Pangkalan Militer di Libya, NATO Terancam dari Dua Arah
- 8Trump Sudah Berhati-Hati Terlibat Perang, Netanyahu Berupaya Memicu Kembali Konfrontasi dengan Iran
- 9Usut Korupsi BNPB, KPK Endus Keterlibatan Perusahaan Keluarga dan Orang Kepercayaan Suharyanto
- 10BGN Resmikan 980 Dapur MBG untuk Wilayah 3T







