Pimpinan DPR Bantah Isu RUU Perampasan Aset Ditolak: Masih Tahap Penyusunan di Komisi III

AKURAT.CO Pimpinan DPR RI membantah kabar yang beredar di media sosial, yang menyebut DPR menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait tindak pidana.
Wakil Ketua DPR, Sari Yuliati, menegaskan informasi tersebut merupakan berita bohong karena RUU tersebut masih masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dan saat ini tengah dibahas Komisi III DPR.
"Sidang Dewan yang kami hormati. Sehubungan dengan beredarnya di media sosial berita yang tidak benar atau berita bohong yang menyatakan bahwa DPR RI menolak pembahasan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana, perlu kami sampaikan bahwa RUU tentang Perampasan Aset masuk ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2026,” kata Sari, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Baca Juga: Komisi III DPR Tancap Gas Bahas RUU Perampasan Aset
"Saat ini Komisi III DPR RI sedang dalam tahap penyusunan dengan menghimpun masukan dari publik dalam rangka partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation dari berbagai kalangan seperti masyarakat, akademisi, praktisi, mahasiswa, pakar, institusi, dan berbagai pihak terkait lainnya," imbuhnya.
Dengan demikian, DPR menegaskan bahwa proses penyusunan RUU Perampasan Aset masih terus berjalan di Komisi III, melalui tahapan penyusunan naskah dan penghimpunan masukan publik sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut.
Sebelumnya, Komisi III DPR menepis tudingan yang menyebut telah menolak untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Justru sebaliknya, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, memastikan pihaknya terus tancap gas membahas RUU Perampasan Aset sampai hari ini.
Baca Juga: Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Dukung UU Perampasan Aset
"Di mana hari ini ada banyak beredar hoaks bahwa Komisi III menolak untuk membahas Undang-Undang Perampasan Aset. Teman-teman kan di sini saksi juga ya, bagaimana sudah berapa minggu ini kita gas terus soal Undang-Undang Perampasan Aset ini," katanya, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Habiburokhman menyatakan pihaknya berupaya maksimal mengundang berbagai elemen masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
"Kita maksimalkan mengundang atau menerima, memenuhi permintaan pemberian pendapat dari berbagai elemen masyarakat, terkait RUU Perampasan Aset," ujarnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 2Prediksi Skor Denmark vs Norwegia 18 November 2026: Haaland Wajib Menang, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
- 3Siapa Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres? Ini Nama yang Diusulkan
- 4Prediksi Skor Yunani vs Serbia 17 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 5Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang Pangarep, Pengusaha Kuliner Lulusan SUSS yang Kini Resmi Menikah dengan Kevin
- 6Ramalan Zodiak Minggu Ini 16–22 November 2026: Peluang Rezeki hingga Asmara
- 7Live Streaming Singapura vs Brasil Hari Ini, Cek Jam Tayangnya!
- 8Prediksi Skor Jerman vs Belanda 17 November 2026: Die Mannschaft Wajib Menang, Oranje Lebih Nyaman
- 9Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata
- 10Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa








