Indonesia Darurat Narkoba, DPD Minta Pengawasan Diperketat hingga ke Desa

AKURAT.CO Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menegaskan pemberantasan narkoba di Indonesia tidak bisa hanya dibebankan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN), tapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa karena dampaknya mengancam masa depan generasi muda.

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, saat dimintai tanggapan mengenai maraknya peredaran narkoba. Termasuk insiden gugurnya tiga anggota Polri dalam operasi penggerebekan narkoba beberapa waktu lalu.

"Secara pribadi dan kelembagaan, kami sudah sering berdiskusi dengan BNN. Kami justru mendorong berbagai program kolaboratif seperti Desa Terang dan Desa Bebas Narkoba yang melibatkan BNN, kementerian terkait, termasuk DPD," kata Sultan kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Baca Juga: Di Balik Asap Vape, Polresta Bandara Soetta Bongkar Home Industry Narkoba Beromzet Ratusan Miliar Rupiah

Untuk itu, DPD RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai langkah yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memerangi peredaran narkotika.

"Posisi DPD memang memberikan dukungan sekaligus melakukan pengawasan. Itu merupakan fungsi konstitusional kami," ujarnya.

Baca Juga: 8 Ciri-Ciri Pengguna Narkoba yang Perlu Diwaspadai, Kenali Tanda-Tandanya Sejak Dini

Dia mengingatkan bahaya narkoba tidak hanya berdampak dalam jangka pendek, tetapi juga mengancam kualitas generasi penerus bangsa apabila tidak ditangani secara serius sejak dini.

Peredaran narkoba kini tidak lagi terbatas di kota-kota besar, melainkan telah menjangkau wilayah pedesaan. Karena itu, dia meminta seluruh elemen masyarakat ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan.

"Kami terus mendapatkan pembaruan bahwa narkoba ini bukan hanya di kota-kota besar, tetapi sudah sampai ke kampung-kampung. Tugas dan kewajiban kita semua memastikan seluruh pihak bergerak agar penyalahgunaan narkoba bisa terus dikurangi," pungkasnya.