Cegah Hoaks, Komisi I DPR Minta Pemerintah Tak Sebar Draf RUU Keamanan dan Ketahanan Siber

AKURAT.CO Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengadakan rapat bersama Kementerian Hukum (Kemenkum), untuk menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber.

Dalam rapat tersebut, dia meminta agar pemerintah dan jajaranya untuk tidak membuka draf RUU tersebut. Sebab jika draf RUU tersebar maka dapat menimbulkan haoks di masyarakat.

"Dan mohon juga di tahapan ini saya meminta untuk draf-draf ini sebaiknya tidak perlu keluar dulu. Karena nanti terlalu banyak hoaks. Nanti kalau kita sudah bahas sampai tahapan, kalau memang dibutuhkan kita beri kepada publik," kata Utut, Senin (28/6/2026).

Baca Juga: RUU Keamanan Siber Resmi Dibahas, Pemerintah Siapkan Payung Hukum Hadapi Serangan terhadap Infrastruktur Kritis

Usai menyerahkan DIM ke Kemenkum yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, Utut meminta agar pemerintah dapat membentuk tim RUU yang kuat dan juga rajin.

"Dari pemerintah, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Hanya mohon Pak Eddy Hiariej, tolonglah bentuk tim yang kuat. Tim yang rajin. Rajin itu penting, Pak, karena biasanya kayak gini sangat menjenuhkan," jelasnya.

Dalam rapat tersebut lalu disepakati Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta sebagai Ketua Panja. "Apakah teman-teman setuju kalau dipimpin Pak Sukamta?" tanya Utut yang disetujui baik oleh peserta rapat lainya.

Baca Juga: Ancaman Siber Meningkat, BSSN Libatkan Industri Kripto

Dia meminta seluruh fraksi dan pemerintah segera menyerahkan nama anggota panja, agar pembahasan dapat segera dimulai.

Dia mengingatkan pentingnya penyusunan jadwal yang disiplin, mengingat proses pembentukan undang-undang membutuhkan kehadiran dan kesiapan penuh dari seluruh anggota panja.

"Mohon segera ini tolong dikirim nama-nama, nanti segera ini Pak Sukamta dan teman-teman memimpin rapat antara lain membentuk jadwal. Jadwal ini paling susah pak nanti bapak sibuk ini, sibuk sana," tegasnya.