Pemerintah Setop Sementara Dapur MBG Saat Libur Sekolah, SPPG Bakal Dilabeli Peringkat A hingga C

AKURAT.CO Pemerintah memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan penataan dan evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan, operasional SPPG atau dapur MBG dihentikan sementara selama masa libur sekolah.

Menurutnya, jeda tersebut menjadi kesempatan bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

"Karena sekolah sedang memasuki masa libur dan masa liburnya cukup panjang, ini menjadi ruang yang baik bagi BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap SPPG," kata Qodari dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan, evaluasi akan mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi fasilitas dapur, proses memasak, standar kesehatan dan kebersihan, hingga kualitas pangan yang disajikan kepada para penerima manfaat MBG.

"Evaluasi yang selama ini berjalan akan dilanjutkan dengan tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi, terutama terkait kondisi fasilitas, proses masak, kesehatan, kebersihan, dan kualitas makanan yang diterima siswa maupun penerima manfaat lainnya," ujarnya.

Baca Juga: Mengapa Setir Mobil Berat Saat Diputar dan Cara Mengatasinya

Sebagai bagian dari pembenahan, pemerintah juga berencana menerapkan sistem grading terhadap SPPG.

Melalui sistem ini, setiap dapur akan diklasifikasikan berdasarkan kualitas layanan yang diberikan.

Menurut Qodari, SPPG dengan kualitas terbaik akan masuk kategori A, sementara kategori B dan C diberikan kepada dapur dengan tingkat kualitas yang lebih rendah.

Hasil penilaian tersebut nantinya akan memengaruhi besaran insentif yang diterima.

"Ke depan akan ada grading atau pengelompokan kelas SPPG. Yang bagus kategori A, yang sedang B, dan yang masih kurang C. Penilaian ini akan memengaruhi besaran insentif sehingga tidak lagi sama untuk semua SPPG," jelasnya.

Selain itu, BGN juga tengah menyiapkan sejumlah langkah perbaikan tata kelola program MBG.

Salah satunya adalah moratorium pembangunan SPPG baru agar fokus pembenahan dapat diarahkan pada dapur yang sudah beroperasi.

"SPPG yang ada saat ini dinilai sudah cukup untuk ditata ulang. Karena itu fokus sementara diarahkan pada peningkatan kualitas SPPG yang telah berjalan," kata Qodari.

Ia menambahkan, pemerintah juga akan mengkaji kembali skema pemberian insentif bagi SPPG.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mengembalikan metode perhitungan insentif berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

"Penghitungan insentif kemungkinan akan diperbarui dan dikaitkan kembali dengan jumlah penerima manfaat, sebagaimana metode yang pernah diterapkan sebelumnya," pungkasnya.

Baca Juga: Dukung Ketahanan Pangan, JAPFA Tampilkan Inovasi Daur Ulang Air dan Ekonomi Sirkular di Invirotech 2026